Jokowi di Mata Kelas Menengah Keatas

Kondisi kinerja Jokowi di mata kelas menengah atas perkotaan ini dapat mempengaruhi sikap penolakan terhadap Jokowi Pilpres 2019 mendatang. Hipotesis ini tentu masih perlu dibuktikan melalui penelitian lebih lanjut berdasarkan metodologi ilmiah dan objektif.

Sementara ini, data elektabilitas Jokowi berdasarkan survei, lepas dibayar atau tidak oleh pendukung, menunjukkan kemerosotan. Mei lalu, Menko Maritim di depan pertemuan nasional Golkar, klaim elektabilitas Jokowi di atas 50 persen. Lalu dia meyakinkan, Golkar sudah tepat dukung Jokowi Pilpres 2019 mendatang.

Lalu, hasil survei Kompas menyebutkan, elektabilitas Jokowi 41,6 persen, merosot lebih 20 persen. Terakhir, Hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pasca Pilgub DKI 19 April, menggambarkan elektabilitas Jokowi hanya 34,1 persen, merosot sekitar 7 persen dibandingkan hasil survei Kompas.

Topik prilaku politik kelas menengah telah menjadi obyek beragam diskusi dalam arena studi politik di Dunia Ketiga, termasuk di Tanah Air. Kehadiran mereka mampu menggerakkan aksi demo massal seperti Bela Islam di seluruh Indonesia, terutama Aksi 212.

Informasi dan isu politik kekuasaan lewat medsos mengalir dari ibu kota. Kelompok masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp4-17 juta per bulan itu (sumber hasil suatu riset), tumbuh pesat selama lima tahun terakhir. Untuk memahami pengaruh kelas menengah terhadap Pilpres 2019 lebih akurat dan objektif, survei lapangan perlu dilakukan. Mereka adalah kelompok aktor politik sangat menarik.

Kriteria penilaian tentang kinerja Jokowi dapat ditentukan, yakni (1) Janji kampanye saat Pilpres 2014 lalu; (2) RPJMN 2014-2019, disusun dan dibuat sendiri oleh Jokowi dan timnya, bukan pihak lain, seperti MPR atau DPR.

Khusus janji kampanye, terdapat berbagai sumber mengungkapkan. Ada mengungkapkan 66 janji, ada 54 janji, ada 19 janji, ada 11, 10, dan 9 janji. Ada penilaian, sepanjang sejarah Pilpres di Indonesia, Capres Jokowi paling banyak memberikan  janji kampanye. Terdapat 10 janji kampanye Jokowi paling sering dipersoalkan publik, yakni:

1. Merebut kembali (membeli) Indosat dari tangan asing.

2. Tidak bagi-bagi kekuasaan.

3. Tidak menaikkan harga BBM.

4. Ciptakan 10 juta lapangan kerja baru.

5. Tidak akan utang lagi.

6. Akan mempersulit investasi asing.

7. Tidak akan hapus subsidi BBM.

8. Bangkitkan industri mobil nasional.

9. Jaksa Agung bukan dari parpol.

10. Tidak impor beras.

Janji Jokowi di atas, sebagian kecil dari puluhan janji. Hingga kini 10 janji ini tidak laksanakan konsisten dan konsekuen alias inkar.

Dalam kajian perilaku pemilih, ada konsep  swing voters atau massa mengambang. Jumlahnya bervariasi. Swing voters ini berada di kalangan masyarakat kelas menengah atas perkotaan. Mereka memiliki banyak referensi berita prestasi Presiden Jokowi. Diperkirakan ada sekitar 40 persen tergolong massa mengambang atau swing voters ini.

Kalangan kelas menengah atas ini cenderung menilai, Jokowi belum mampu menunjukkan prestasi atau keberhasilan sesuai janji kampanye. Satu janji paling menjadi perhatian kelas menengah atas,  yakni “tidak akan utang lagi”. Saat kampanye Tim Ekonomi Jokowi-JK berjanji, takkan pernah berutang lagi.

“Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. Jokowi-JK menolak bentuk utang baru, supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun”, ujar Tim Jokiwi-JK, Tjahyo Kumolo di Gedung DPR, 3 Juni 2104 lalu.

Faktanya, utang Pemerintah malah semakin menumpuk. Bahkan, utang ke Cina bertambah berlipat ganda.

Sebuah sumber portal medsos melaporkan, data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI. Per akhir April 2017, total utang Pemerintah tercatat Rp3.667,41 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp17 triliun, dibandingkan Maret 2017 (Rp3.649,75 triliun).

Dalam denominasi dolar AS, utang Pemerintah, April 2017, US$275,19 miliar, naik dari posisi akhir Maret 2017 sebesar US$273,98 miliar. Sebagian besar utang Pemerintah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN).

Sampai April 2017, nilai penerbitan SBN Rp2.932,69 triliun, naik dari akhir Maret 2017 (Rp2.912,84 triliun). Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp734,71 triliun, turun dari Maret 2017 sebesar Rp738,2 triliun.

Bahkan, Jokowi tak konsisten dan konsekuen atas ucapannya. Pidato Jokowi di KAA lantang menegaskan,  tidak boleh bergantung kepada lembaga donor, seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB. Fakta, pemerintahan Jokowi akan berutang  Rp32,5 triliun kepada Bank Dunia.

Pencairan utang ini bagian dari kesepakatan Bank Dunia dengan pemerintah Indonesia, Mei lalu. Utang dari  Bank Dunia ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM.

Dari kriteria janji kampanye, adalah layak kelas menengah atas belum melihat prestasi Jokowi urus pemerintahan dan rakyat RI. Belum ada data, fakta, dan angka signifikan dapat disajikan, Jokowi  sudah merealisir atau melaksanakan janji  konsisten dan konsekuen.

Agar Jokowi tidak kehilangan dukungan dari kelas menengah atas, harus mampu dan berhasil memenuhi puluhan janji.  Adalah mustahil Jokowi mampu dan berhasil memenuhi 100 persen janji.

Hasil realisasi janji harus dipublikasikan, sehingga persepsi publik kelas menengah atas perkotaan ini menjadi positif dan  pada gilirannya bersikap positif terhadap Jokowi Pilpres 2019 mendatang.

Jika tidak bisa dibuktikan realisasi janji, bagaimanapun kesalahan atau kelemahan Jokowi inkar janji ini dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai “peluru perang udara” kekuatan oposisi untuk menggerus elektabilitas Jokowi.

Harus ada klarifikasi dan pertanggungan jawab ke publik dari Jokowi, mengapa janji kampanye tidak ditepati atau dipenuhi?

Dengan perkataan lain, sesuai tradisi demokrasi sejati, harus ada akuntabilitas publik dari Jokowi terkait masalah janji-janji kampanye dimaksud.

Satu janji Jokowi membuat persepsi negatif dan cenderung tidak puas klas menengah dan kaum terpelajar khususnya, yakni “tidak menaikkan harga BBM”. Faktanya? Belum genap 100 hari Jokowi jadi Presiden, sudah menaikan harga BBM.

Akibatnya, sebuah lembaga survei menunjukkan, kepuasan publik terhadap Jokowi merosot drastis hanya mencapai 44,94 persen. Sejak Oktober 2014, Jokowi minimal enam kali melakukan kenaikan  harga BBM.

Kelas menengah umumnya menggunakan kenderaan pribadi dan sangat dirugikan dengan kenaikan harga BBM. Akibatnya, mereka kian tidak puas terhadap Jokowi. Bukannya prestasi yang mereka lihat, malah kenaikan harga BBM sebagai inkar janji.

Tim Studi NSEAS memprediksi, bukan saja janji kampanye tidak konsisten dan konsekuen dilaksanakan, juga sejumlah besar program kerja tertuang di dalam RPJMN 2014-2019. Salah satu contoh program Tol Laut. Target diperkirakan 30 persen saja tidak tercapai, jika tak boleh dinilai, gagal sama sekali.