KedaiPena.Com – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Budi Mulia Silvanus Alvin menilai kabar masuknya sejumlah tokoh nasional dan bekas pejabat di sejumlah BUMN berkaitan dengan keinginan dari Presiden Jokowi untuk menjaga stabilitas politik dengan cara bagi-bagi kekuasaan.
“Terbentang peluang adanya praktik bagi-bagi jabatan di BUMN. Hal ini tidak terjadi begitu saja karena hal itu bisa kita lihat di posisi menteri dan beberapa lembaga lainnya,” ujar Alvin kepada wartawan, Rabu (20/11/2019).
Alvi menjelaskan, sejak awal Jokowi sudah memunculkan kembali posisi wakil menteri, wakil panglima, lalu posisi wakil kepala lembaga.
Menurut dia, hal seperti ini bukannya menyederhanakan birokrasi, malah membuat obesitas.
“Bagi-bagi jabatan diberikan pada mereka yang memang dianggap berjasa dalam mendukung Jokowi pada pemilu kemarin,” paparnya.
Alvin menegaskan, praktik bagi-bagi kekuasaan harus segera ditinggalkan. Bila tidak, itu sama saja melegitimasi ke depan bahwa dukungan politik terjadi bukan atas kesepahaman ideologi melainkan atas dasar transaksional.
“Dukungan datang atas dasar imbalan apa yang ditawarkan,” sindirnya.
Untuk BUMN, Alvin berharap para pemimpinnya tidak diisi oleh para aktor politik. Sebaiknya tetap dijabat oleh kalangan profesional.
“Saya yakin di dalam BUMN ada orang-orang yang kompeten, tapi namanya memang tidak dikenal publik. Sebaiknya mereka saja yang menjabat. Saran saya dibuat saja konvensi. Jadi adu visi-misi dan program,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
