KedaiPena.Com – Anggota Komisi II DPR Johan Budi menekankan kepada Bawaslu untuk memperketat pengawas politik khususnya petahana untuk tidak menggunakan APBD serta netralitas ASN jelang pencoblosan yang berlangsung 9 Desember.
Hal tersebut disampaikan oleh Johan Budi saat merespon maraknya politik uang jelang berlangsungnya pencoblosan pilkada serentak. Salah satu dugaan politik uang baru- baru ini mengarah, kepada Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany.
Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga meminta, agar penyelenggara pemilu dapat fokus dalam menjaga ketat pengawasan terkait protokol kesehatan corona.
“Karena kesehatan menjadi maslah yang utama, yang kedua money politik dan yang ketiga itu partisipasi publik dan itu penting untuk keterwakilan,” kata Johan Budi kepada KedaiPena.Com, Sabtu, (5/12/2020).
Lebih lanjut , Johan mengatakan, dalam konteks politik isu SARA itu belum mengemuka. Mengacu tinjauan komisi II DPR, permasalahan lebih banyak terkait protokol covid dan money politik, kalau isu SARA itu belum muncul.
“Sejauh ini belum ada info kejadian isu SARA sampai hari ini, jadi saya fokus pada pilkada 9 Desember,” ujar dia Johan Budi.
Sedangkan untuk masalah partisipasi, lanjut Politikus PDIP, penyelenggara pemilu dan para paslon perlu juga melakukan sosialisasi secara maksimal.
“Dikarenakan PKPU nya itu ada revisi kemarin dan kalau ada revisi itu kan harus segera di sosialisasikan,” ungkapnya.
“Terutama kepada petugas KPU yang di bawah termasuk Panwas di daerah, sehingga tidak memaknai peraturannya multitafsir yang dapat menimbulkan kekacauan,” tegas dia.
Dia menambahkan, DPR juga menekankan kepada pihak kepolisian bahwa salah satu yang harus dilihat adalah kesiapan protokol kesehatan covid-19.
“Apakah itu penyelenggara atau calonnya atau pendukungnya termasuk juga dalam pencoblosan tanggal 9 itu masyarakat nya harus benar-benar diawasi,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, enggan mengomentari terkait tudingan acara pemberian santunan di seluruh Kelurahan yang ada di Kota Tangsel jelang pencoblosan 9 Desember mendatang.
“Sama pak Apendi (Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan). Jangan (statement) saya mah,” ujar Airin kepada wartawan, dikantor Kelurahan Ciputat, ditulis, Sabtu, (5/12/2020).
Saat diminta tanggapan soal dugaan adanya kepentingan dalam acara santunan tersebut, Airin mengatakan, hal tersebut sebagai niat baik .
“Niat baik Insya Allah hasilnya (juga) baik,” jelas Airin.
Laporan: Sulistyawan
