KedaiPena.Com – Saat melakukan ‘reshuffle’ Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan pentingnya untuk melakukan koordinasi. Jadi, setiap kebijakan kementerian harus disampaikan dengan kemenko, untuk selanjutnya dibahas di rapat kabinet.
Demikian diingatkan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas saat berbincang dengan Kedaipena.com, Minggu (6/3).‎
‎
“Pertanyaan yang muncul sekarang ini adalah kenapa JK begitu ngotot menyerang Rizal Ramli. JK Â terkesan membela Menteri Sudirman Said yang jelas-jelas tidak mentaati perintah Presiden Joko Widodo dalam kebijakan Blok Masela,” sambung Fernando.
Perintah Jokowi, sangat jelas soal koordinasi. Apalagi dalam Perpres 10/2015 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 januari 2015 sudah jelas, Menteri ESDM harus berkoordinasi dengan Kemenko Maritim dan Sumber Daya.
‎
“Sudah tujuh bulan Menteri ESDM Sudirman Said tidak mau hadir jika diundang untuk melakukan koordinasi oleh Kemenko Maritim dan Sumber Daya. Kemudian, beberapa pernyataan JK kepada publik sangat bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan Presiden Jokowi. Sikap JK ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar sumpah jabatannya sebagai wapres,†tutupnya.
(Oskar/Prw)‎
