KedaiPena.Com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengumpulkan para menteri ekonomi di rumah dinasnya, belum lama ini.
Berbagai masalah perekonomian nasional serta antisipasinya di tahun depan menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut.
Ini dilakukan karena JK mengakui pertumbuhan ekonomi 2017 tak sesuai harapan.
Hadir dalam pertemuan di rumah dinas Wapres JK di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat itu Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tak hadir digantikan oleh Wamenkeu Mardiasmo. Sementara JK didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohammad Oemar dan Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi serta Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto.
Dalam rapat itu, JK mengungkapkan kekecewaannya terhadap capaian ekonomi yang dinilai memble.
“Jadi itu antara lain, mengapa pertumbuhan kita tidak bisa mencapai seperti apa yang diharapkan,†kata JK.
Apa yang disampaikan JK ini sebenarnya bukan kabar baru. Bank Indonesia sebelumnya juga sudah memprediksi hal yang sama. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi 2017 hanya akan mencapai 5,17 persen.
Ekonom senior DR Rizal Ramli mengatakan heran dengan pernyataan kekecewaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atas kinerja tak memuaskan para menteri ekonomi. JK kecewa lantaran ekonomi 2017 tak sesuai harapan. Target pertumbuhan sebesar 5,2 persen pun tidak tercapai.
“Lho, bukannya yang usulkan dan pilih menteri ekonomi situ, kok kecewa?†kata Rizal melalui pesan singkat, Minggu (31/12/2017).
Dalam beberapa kesempatan, sebenarnya Rizal Ramli telah memberikan banyak saran kepada pemerintah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional masih bisa digenjot hingga 6,5 persen.
“Pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi lagi. Caranya harus bikin growth story yaitu cara inovatif. Jadi jangan melakukan pengetatan keuangan, tetapi malah harus diperlonggar,†kata Rizal.
Ada sejumlah terobosan yang ditawarkan. Pertama, memperlonggar anggaran atau belanja pemerintah. Di tengah perlambatan ekonomi, pengetatan anggaran seperti dilakukan tim ekonomi saat ini merupakan kebijakan yang tidak tepat.
Kedua, memompa fiskal dengan menggunakan dana non-APBN. Ia menyarankan pembangunan infratruktur di Pulau Jawa harus menggunakan dana di luar APBN. Kebutuhan dana ini, bisa diambil melalui kebijakan revaluasi aset BUMN.
Ketiga, dengan memompa bisnis ritel dengan cara meningkatkan kredit. Pertumbuhan kredit harus mencapai 15-17 persen, sehingga bisa menggerakkan roda perekonmian rakyat. Kisah sukses PT Permodalan Nasional Madani (PNM Persero) meningkatkan pertumbuhan kredit bisa dijadikan contoh.
Program ini berhasil menggaet 2 juta nasabah dengan pinjaman modal antara Rp2-3 juta. Karena itu, dia berharap agar pemerintah menambah modal usaha kelompok tersebut dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 5 triliun.
“Jadi, Indonesia tertinggal bukan hanya karena korupsi, tetapi juga karena kita tidak berani mengambil risiko,†pungkasnya.
Laporan: Irfan Murpratomo
