KedaiPena.Com – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu memaatok pada soal sosok perwakilan partai saat melakukan reshuffle kabinet nanti.
“Kita tetap perlu mengingatkan bahwa presiden sebaiknya tidak terpaku pada soal wakil partai. Pada faktanya, hampir semua menteri pak Jokowi yang berurusan dengan masalah hukum karena korupsi atau dugaan korupsi dan suap adalah menteri dari partai,” kata Ray kepada awak media, Selasa, (22/12/2020).
Ray begitu ia disapa mengatakan, lebih dari cukup pelajaran bagi presiden Jokowi terkait kerentanan para anggota kabinet dari partai ini termakan suap atau korupsi.
Jangan sampai, kata Ray, Jokowi dicatat sebagai presiden yang paling banyak mengirim anggota kabinetnya ke penjara karena dakwaan korupsi, suap atau gratifikasi.
“Cukup sudah ada 2 menteri pada priode pertama, dan kini 2 menteri tengah menghadapi kasus hukum di KPK,” tegas Ray.
Oleh karena itu, tegas Ray, momentum reshuffle merupakan saat yang tepat bagi presiden untuk mengembalikan posisi anggota kabinet bagi professional non partai.
“Khususnya di kursi kabinet yang mengelola dana APBN yang besar. Seperti KKP, Menkes, atau lainnya. Komposisi kabinet dengan mayoritas wakil partai, faktanya, lebih banyak membuat presiden berkeluh kesah,” papar Ray.
Tentu, sambung Ray, selain memprioritaskan anggota kabinet non partai, presiden juga harus menghindari anggota kabinet yang memiliki masalah hukum, atau potensial memiliki masalah hukum.
Dalam hal ini, tegas Ray, presiden harus benar-benar mencari informasi yang cukup untuk memastikan bahwa mereka yang akan dipilih akan terbebas dari kemungkinan persoalan hukum di masa yang akan datang.
“Tapi di atas itu semua, presiden harus membuat mekanisme pengawasan atas perilaku dan kinerja anggota kabinetnya dari masyarakat. Minimnya akses publik terhadap perilaku dan aktivitas menterinya, mengakibatkan rentannya anggota kabinet melakukan tindakan melawan hukum. Tanpa mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat, presiden akan sulit mengevaluasi dan mengontrol anggota kabinetnya, khususnya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini,” tandas Ray.
Laporan: Muhammad Hafidh
