KedaiPena.Com– Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai perlu adanya evaluasi besar-besaran dari Presiden RI Prabowo Subianto di 100 hari kerja pada tanggal 21 Januari 2025. Dedi sapaanya meminta, Presiden RI Prabowo Subianto dapat melakukan evaluasi untuk dua hal krusial pertama yakni produktivitas dan aspek kecakapan kerja.
Hal tersebut disampaikan Dedi menanggapi serangkaian kontroversi di dalam kabinet merah putih Prabowo jelang 100 hari masa kerja. Teranyar kontroversi datang dari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Raffi menjadi kontroversi usai viral mobil dinas RI 36 miliknya yang disorot gara-gara isu arogansi patwal saat membuka jalan. Sebelum Raffi, Miftah Maulana atau Gus Miftah juga membuat kontroversi meskipun kini sudah menyatakan menjadi Utusan Khusus Presiden.
“Evaluasi perlu dilakukan untuk dua hal krusial, pertama; menilai produktivitas kerja anggota kabinet dan seluruh jajaran elit di lingkaran istana, termasuk urusan khusus Presiden,” kata Dedi kepada awak media di Jakarta, Selasa,(14/1/2025).
Dedi tak menampik, jika sejauh ini masih banyak anggota Kabinet Merah Putih
yang terkesan masih sekedar menjabat, tetapi tidak bekerja bahkan belum menunjukkan potensi kinerja yang baik. Sorotan itu, kata Dedi, dari kalangan menteri di pos baru dan para Wamen.
“Juga, urgensi serta kebutuhan urusan khusus yang cenderung tidak berdampak pada pemerintahan, bahkan cenderung menjadi beban, mulai dari Miftah Maulana hingga Raffi Ahmad, ini mengesankan ketidaksiapan mereka sebagai pejabat elit Istana.,” jelas Dedi.
Dedi menjelaskan, untuk evaluasi pada aspek kecakapan mengikuti ritme kerja dan target Presiden, 100 hari pertama ini lebih banyak soal pelantikan pejabat, dan seremonial program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
“Padahal belum tentu MBG menjadi kewajiban anggota kabinet, sehingga Prabowo perlu berpikir ulang terkait struktur kabinet dan tokoh-tokohnya,” ungkap Dedi.
Laporan: Tim Kedai Pena
