KedaiPena.Com– Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) minyak goreng atau migor. Pasalnya, Pansus, akan jauh lebih efektif dan bisa menjangkau pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan minyak goreng yang menimpa Indonesia saat ini.
“Panja nanti tidak bisa memanggil pihak-pihak lain termasuk Menteri Perindustrian, sehingga menurut saya DPR ini tidak peka terhadap kebutuhan, terhadap penderitaan masyarakat itu,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, Sabtu,(26/3/2022).
Boyamin menuturkan, sejauh pengamatannya, dua kementerian yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) yang tidak memiliki upaya maksimal dalam menyelesaikan kisruh migor.
“Pansus itu bisa memanggil pihak-pihak lain Menteri Perindustrian juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, enggak ada suaranya sama sekali padahal itu tugas bidangnya dia ini, bahwa koordinasi ada dia itu,” tandasnya lagi.
Boyamin menegaskan, Pansus juga bisa melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak lainnya.
“Maka mestinya ini Pansus untuk bisa manggil semuanya dan termasuk manggil kejaksaan, kepolisian mungkin Bea Cukai pelabuhan, masyarakat juga bisa dipanggil semua sehingga bisa hasilnya komprehensif,” ujarnya.
Boyamin menegaskan, jika pengusutan masalah migor hanya melalui panitia kerja atau panja sama saja dengan rapat-rapat komisi.
“Rapat berkali-kali tiga minggu belum pernah memberikan solusi dan bahkan belum mampu menemukan akar masalahnya sampai hari ini pun masih bolong menurut saya itu,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Boyamin juga menilai, alasan DPR enggan membentuk pansus migor supaya tidak gaduh terlalu berlebihan.
“Ya kecewa juga DPR seakan-akan tidak bersedia bentuk Pansus apalagi angket itu karena takut gaduh, justru kalau membela rakyat harus gaduh, karena tugasnya DPR untuk gaduh untuk mengontrol pemerintah itu termasuk menghajar pemerintah, supaya pemerintahannya bener gitu. Yang ketakutan malah DPR mestinya yang takut itu pemerintah karena dianggap gagal ini kok malah DPR yang ketakutan,” sindirnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
