KedaiPena.com – Sikap pemerintah yang mempergunakan sumber daya alam untuk menopang perekonomian negara tanpa mempertimbangkan dampak negatif pada lingkungan dan tak meningkatkan perekonomian warga lokal, masih terus berlanjut di era Presiden Joko Widodo. Dan tak terlihat sinyal pemerintah akan mulai merubah sistem ini, bahkan kian hari kian memperburuk kondisi lingkungan.
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar menyampaikan bahwa masyarakat tak perlu heran dengan lemahnya komitmen pemerintah dalam isu lingkungan. Karena selama dua periode kepemimpinan Jokowi tak punya jejak baik dalam urusan menyelesaikan permasalahan isu lingkungan.
“Ketidakpedulian ini, sangat terkait dengan menguatnya konflik kepentingan antara para pebisnis di sektor industri ekstraktif di rezim Jokowi, dengan segala macam jejak buruknya yang secara tidak langsung berdampak pada absennya penegakan hukum atas ragam tindak kejahatan lingkungan,” kata Melky, Jumat (16/8/2023).
Melky menilai kepemimpinan Jokowi tak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Sumber daya alam terus menjadi tumpuan membangun perekonomian negara.
“Di rezim Jokowi, sebagaimana dengan rezim sebelumnya, sumber daya alam itu memang terus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian. Sayangnya, yang menikmati keuntungan bukan rakyat, tapi pebisnis dan korporasi itu sendiri,” ucapnya.
Melky menambahkan, daerah tambang mineral seperti sentra pertambangan nikel, justru tercatat mengalami peningkatan angka kemiskinan. Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya seperti yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
“Warga di sejumlah wilayah ini kehilangan ruang produksi, mulai dari urusan pangan hingga air, bahkan berdampak pada kesehatan warga, dan kerusakan ekosistem,” ucapnya lagi.
Melky mengklaim tidak ada upaya pemerintah dalam pemulihan dan mitigasi kerusakan pasca kegiatan penambangan. Ia menilai tak cukup dengan menyinggung secuil persoalan lingkungan dalam pidato, harus ada langkah konkret yang memastikan regulasi dan kebijakan yang memberi karpet merah perluasan industri ekstraktif bisa dievaluasi.
“Juga tak ada penegakan hukum. Jika Jokowi mengklaim telah berbuat banyak, kami pastikan itu sekadar gimmick dan retorika semata,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
