PEKAN kemarin publik memgapresiasi KPK setelah berani tetapkan tersangka dan tahan Imam Nahrawi, Menpora. Menteri Jokowi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi pesakitan dalam dugaan kasus korupsi senilai Rp28 miliar.
Tetapi KPK dianggap ayam sayur atas kasus yang ditangani di Kementrian Perdagangan. Menterinya, Enggartiasto Lukito, sudah di panggil berkali-kali, tetapi mangkir hadir di Gedung Merah Putih.
Bukan saja menterinya tidak mau hadir, tetapi sejumlah stafnya seperti dirjen dan direktur lakukan pembangkangan terhadap panggilan KPK. Padahal nilai dugaan korupsi perizinan yang diduga dimainkan di Kemedag itu triliunan rupiah.
Kalau merasa tidak salah kenapa takut dipanggil KPK dan ngacir sana-sini dengan alasan kunjungan kerja di berbagai tempat di dalam dan di luar negeri? Aneh saja menteri Jokowi asal Cirebon yang satu ini.
Sikap Enggar itu adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan mencerminkan pejabat yang tidak berintegritas.
Enggar bahkan berani melawan Presiden Jokowi dengan melakukan mutasi Dirjen dan Sekjennya. Padah Jokowi sebelumnya melarang anak buah melakukan mutasi sampai pelantikan presiden baru.
Perbuatan Enggar ini memalukan Presiden Jokowi. Tetapi Jokowi juga takut pecat Enggar. Ada apa antara Jokowi dan Enggar?
Mengapa Enggar dengan cepat menggeser Oke Nurwan dari jabatan Dirjen Daglu menjadi Sekjen? Ini juga jadi pertanyaan.
Bahkan Oke dipanggil empat kali oleh KPK juga tidak hadir. Tiga kali panggilan dalam kasus Gula dan satu kali panggilan dalam kasus bawang putih.
Oke sendiri menjadi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap izin impor bawang putih.
Dalam kasus bawang putih misalnya KPK bisa korek informasi dari pemain gula dan bawang putih, Pieko Nyotosetiadi yang sudah ditahan dalan kasus gula beberapa waktu lalu.
Pieko ini pemain bawang putih besar. Dia bahkan sesumbar kepada para importir bawang putih “kalau mau izin impor bawang putih datang ke dia”. Kok bisa, apakah dia yang atur perizinan impor bawang di kemendag?
KPK tidak berani tetapkan tersangka Enggar, padahal sejumlah bukti kasus kader Partai Nasdem itu sudah di kantonginya.
Soal korupsi perizinan impor, KPK bisa telusuri data di Inatrade, NSW, Karantina dan di Bea Cukai. Di sana data-data impor akan di dapat dengan mudah.
Isu permainan impor di Kemendag selama ini juga melibatkan besan dan anak Enggar. KPK bisa telusuri itu selain data yang terkait dengan Bowo Sidik. Anggota Dewan dari Golkar yang ditangkap KPK jelang Pilpres lalu.
Kalau KPK tidak berani tersangka dan tahan Enggar padahal di panggil berkali-kali dan mangkir termasuk anak buahnya di Kemendag. KPK dianggap terima suap Enggar oleh publik.
Publik anggap KPK berani tahan Imam Nahrawi karena mantan Menpora itu “kering” untuk koordinasi, sedangkan Enggar karena tajir dari izin-izin impor sehingga pedang berantas korupsinya tumpul?
Jika KPK tidak segera tersangka dan tahan Enggar atas kasus perizinan di Kemendag selama ini,maka anggapan Enggar koordinasi dengan penyidik KPK selama ini benar adanya.
Wallahu’alam
Oleh Muslim Arbi, Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK)
