KedaiPena.Com- Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto diminta dapat benar-benar membongkar data korupsi petinggi negara. Hasto Kristiyanto diharapkan tidak menjadikan klaim kepemilikan data-data tersebut sebagai alat negosiasi atas penetapan tersangka kasus Harun Masiku.
“Tentu masyarakat akan menanti gebrakan dari Hasto Kristiyanto membuka data, alat bukti dan informasi yang dimiliki tersebut.
Saya berharap Hasto Kristiyanto tidak hanya ingin melakukan gertakan saja karena status sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia atau RPI Fernando Emas di Jakarta, Selasa,(31/12/2024).
Fernando mendorong agar KPK dan Kejaksaan Agung juga dapat segera memanggil Hasto Kristiyanto untuk memintai data dan informasi yang dimiliki mengenai dugaan korupsi petinggi negara seperti disebutkan oleh Juri Bicara (Jubir) PDI Perjuangan, Guntur Romli.
“Sebaiknya data dan informasi yang dimiliki oleh Hasto dipakai untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bukan jadi alat negoisasi atas kasus yang menjeratnya,” ungkap Fernando.
Fernando menekankan, Hasto yang memposisikan dirinya sebagai Soekarno seharusnya dengan rela hati membuka data, alat bukti dan informasi yang dimilikinya mengenai kejatahan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara bukan menjadikan sebagai alat bargaining.
“Buktikan bahwa Hasto memang menganut ajaran Soekarno yang tentu akan lebih mementingkan kepentingan Bangsa dan Negara sehingga lebih mementingkan keinginan masyarakat Indonesia agar informasi yang dimiliki terkait dengan dugaan korupsi penyelenggara negara segera dibuka ke publik dan dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum,” tegas Fernando.
Fernando berharap, melalui data, alat bukti dan informasi yang dimiliki oleh Hasto, Aparat Penegak Hukum melakukan bersih-bersih dari para “tikus-tikus berdasi” yang selama ini menggerogoti keuangan negara dan hanya memperkaya diri.
“Tentu masyarakat akan mengenang kemauan dan keberanian Hasto membuka data korupsi para penyelenggara yang dimiliki. Saya berharap tidak akan menjadi pengecut yang membuat data korupsi para penyelenggara negara hanya menjadi tameng atau alat negoisasi,” pungkas Fernando.
Laporan: Muhammad Rafik
