KedaiPena.Com – Selama 2 hari, tanggal 8-9 Mei 2019, Poros Hijau Indonesia melaksanakan Konsolidasi Nasional dengan tajuk “Konsolidasi Nasional Politik Hijau: Meneguhkan Peran Politik Hijau Dalam Pembangunan 2019-2024” di Jakarta.
Acara ini dhadiri oleh 11 perwakilan Pengurus Provinsi Poros Hijau Indonesia, Pengurus Nasional dan Deklarator Nasional. Selain itu juga mengundang beberapa tokoh nasional, yait Jenderal (Purn) TNI DR Moeldoko (Kepala Staf Kantor Staf Presiden), Abdul Kadir Karding (Tim Kampanye Nasional), Yanuar Nugroho (Deputi II Kantor Staf Presiden) dan beberapa tokoh lainnya.
Rivani Noor Machdjoeri, Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia mengatakan, organisasinya memperjuangkan politik hijau sebagai platform politik dan dalam Pilpres 2019 mendukung capres-cawapres #01 Ir H Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.
“Untuk ini, Poros Hijau Indonesia menerapkan 7 langkah : (1) analisa peta aktor politik hijau, (2) konsolidasi jaringan basis lokal, (3) jampanye sosial media, (4) kampanye langsung di masyarakat (5) pembentukan tim pemenangan komunitas, (6) tim pemantau & kompiltor C-1, (7) kompilasi data C-1 komunitas basis,” papar dia di Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Poros Hijau Indonesia juga menghasilkan dan manfaat dari kerja politik. Pertama, Poros Hijau Indonesia telah memberikan kontribusi elektoral terhadap capres-cawapres #01 sebesar 544,737 suara di 10 provinsi.
“Manfaat kedua adalah menampilkan khazanah politik hijau dalam praktek politik Indonesia melalui melalui program-program hijau kandidat kepada masyarakat,” lanjutnya.
Ketiga, transformasi pengetahuan lingkungan hidup berkelanjutan menjadi simbol perlawanan dari politik hoaks, SARA dan ketakutan.
“Keempat, memperkuat karakter Joko Widodo di sektor SDA, menampilkan sosok Jokowi sebagai Bapak Perhutanan Sosial. Dan ini relevan dengan perolehan suara di basis Poros Hijau Indonesia dimana 56% bekerja sebagai petani hutan,” imbuh dia.
Poros Hijau Indonesia akan bekerja ke depan untuk memastikan presiden terpilih Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin melanjutkan dan memperkuat program Perhutanan Sosial untuk menuntaskan 12.7 Juta ha serta menyelesaikan reforma agraria untuk 9 juta ha.
“Program ini didukung dengan agenda-agenda pemberdayaan ekonomi. Kedua, memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis tata kelola lahan berkelanjutan. Ketiga, integritas tata kelola hutan, pangan dan perkebunan sebagai pola ekonomi kerakyatan yang mandiri, berdaulat dan pro-ekologi,” kata dia lagi.
“Dan terakhir, keempat, memilih menteri lingkungan hidup dan kehutanan yang pro-perhutanan sosial dan reforma agraria, mempunyai visi hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan sosial,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
