HIRUK pikuk pilkada DKI saat ini mengalami titik balik setelah kasus reklamasi terbongkar. Kedua kubu kandidat yang berseberangan pesonanya makin memudar.
Yusril ihza Mahendra (YIM) memang sudah memudar sebelum kisruh reklamasi karena di bombardir hasil survei lembaga survei yang selalu menempatkan elektabilitas YIM dan Sandiaga Uno (SU) dibawah Ahok. Kini Ahok pesonanya makin tengkurep sejak bau korupsi reklamasi tercium publik.
Sayangnya sejak kasus reklamasi terbongkar sampai saat ini belum ada survei elektabilitas. Jika ada survei saat ini, kemungkinan besar elektabilitas Ahok turun hampir 30 %, dan kemungkinan elektabilitas lawan politiknya yang jarang melakukan serangan politik terhadap Ahok seperti Sandiaga Uno mendapat simpati publik dan angka elektabilitasnya naik.
Di tengah situasi perubahan dan dinamika politik Jakarta saat ini muncul semacam kejenuhan publik terhadap sejumlah figur yang mencuat saat ini. Publik mulai jenuh dengan sosok Ahok, dan lainnya.
Kejenuhan publik ini mendorong kesadaran publik untuk mencari figur baru yang tidak seperti Ahok dan tidak seperti figur lainnya yang terlalu politis.
Figur visioner yang memiliki karya besar dan meyakinkan untuk membawa perubahan Jakarta dan menjadikan Jakarta sejajar dengan kota-kota besar di dunia pada 2022 dimungkinkan menjadi alternatif yang sangat menarik bagi 2 juta pemilih rasional di Jakarta.
Karakteristik figur baru yang bisa mendulang elektabilitas adalah figur calon gubernur yang cerdas dan santun. Cerdas dibuktikan dengan karya keilmuannya atau karya lainya yang cemerlang bahkan mempengaruhi dunia. Santun dibuktikan dengan tutur katanya yang santun.
Partai politik perlu membaca dan menangkap kecenderungan baru ini. Sebab kemampuan partai politik membaca dan menangkap kecenderungan baru akan menguatkan kepercayaan publik pada partai politik, sekaligus memenuhi ekspektasi publik Jakarta tentang pemimpinnya yang bisa membawa Jakarta pada 2022 menjadi kota yang civilized (beradab).
Analisis ini juga meniscayakan dukungan partai politik dalam menjalankan pemerintahan DKI Jakarta menuju 2022. Indonesia membutuhkan ibu kota yang efektif bekerja bukan ibu kota yang heboh bekerja alias gaduh karena rendahnya dukungan partai politik dan pemimpinya yang menjadi sumber kegaduhan.
Oleh Ubedilah Badrun, Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Direktur Puspol Indonesia.
