KedaiPena.Com – Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, potensi berseliweran isu SARA yang bernuansa hoax dan hate speech melalui sosmed sangat besar pada penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini.
Emrus mengatakan hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari tujuan politik yang ingin diwujudkan dalam kerja demokrasi Pilkada 2018.
Untuk diketahui, awal bulan ini tahapan Pikada di 170 daerah di Indonesia dimulai. Enam bulan ke depan, tepatnya Juni 2018 dilakukan pemungutan suara. Dari seluruh tahapan proses Pilkada, banyak kalangan menduga berpotensi besar akan berseliweran isu SARA yang bernuansa hoax dan hate speech melalui sosmed.
“Tujuan politik hoax dan hate speech tersebut bisa saja dalam rangka men-downgrade (menjatuhkan) sosok paslon tertentu di suatu daerah tertentu dan partai pengusung serta partai pendukungnya,” kata dia dalam perbincangan dengan KedaiPena.Com, Jumat (5/1/2018).
“Sebaliknya sangat logis dapat berpeluang menguntungkan paslon lain dan partai pengusung serta partai pendukungnya. Padahal, politik itu harus mengedepankan moral,” pesan Emrus.
Kendati demikian, kata Emrus, kemenangan paslon yang diwarnai dengan penyebaran hoax dan hate speech, selain cacat moral demokrasi juga sangat tidak ksatria bagi pemenang. Emrus mengibaratkan hal tersebut seperti dalam pertandingan final sepak bola piala bergengsi, yang kemenangannya diperoleh melalui berbagai upaya seperti gol dari tindakan offside.
“Saya menyarankan perlu dibentuknya forum antar paslon dan parpol untuk mencegah dan kalau boleh mampu mematikan pembiakan hoax dan hate speech yang bernuansa apapun, termasuk mengeksploitasi SARA. Sebab, bisa saja strategi SARA sengaja dipakai menggiring opini untuk mengedalikan follower ideologis,” beber dia.
Jadi, ujar Emrus, forum antar paslon dan partai dapat digunakan mengklarifikasi yang mana info resmi partai atau kandidat. Dalam forum terjadi saling koreksi dan klarifikasi. Dengan demikian, pembiakan hoax dan hate speech di medsos akan dapat dicegah, atau paling tidak dinetralisir.
“Dampak buruk dari hoax dan hate speech, sehingga Pilkada 2018 dapat berlangsung dengan adu integritas, kapabilitas dan program dari para peserta kontestasi Pilkada,” pungkas Emrus.
Laporan: Muhammad Hafidh
