KedaiPena.Com- Isu reshuffle kabinet mencuat pasca pertemuan Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik koalisi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, kemarin, sore. Dalam pertemuan itu juga hadir parpol baru koalisi pemerintahan Jokowi yakni Partai Amanat Nasional (PAN).
Menanggapi hal itu, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengatakan, reshuffle kabinet adalah hak prerogative presiden. Ia juga menyebut jika konsultasi Presiden dengan parpol pendukung adalah hal yang biasa.
“Yang tidak biasa adalah apabila dilakukan show of force (unjuk kekuatan) di istana negara. Karena bisa sebaliknya, menjadi show of force untuk menunjukkan bahwa posisi pemerintah sedang lemah,” kata Syahrial kepada awak media, Kamis, (26/8/2021).
Syahrial menegaskan, jika pada akhirnya sesuai pertemuan kemarin ada reshuffle, akan menegaskan bahwa yang kuat ialah partai politiknya.
“Sehingga dibuatlah paguyuban parpol pendukung di Istana Negara. Jika produk akhirnya adalah reshuffle, berarti yang kuat adalah parpol- parpolnya,” tegas Syahrial.
Syahrial enggan menduga, jika yang dibahas di istana negara kemarin adalah persoalan Amandemen UUD 45. Namun demikian, bisa saja hal itu yang dibahas pada pertemuan kemarin.
“Rakyat yang lebih berhak untuk tahu. Karena tujuan konstitusi bangsa adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur. Apakah paguyuban parpol cabang istana negara tersebut mencerminkan hal tersebut? Ya kita lihat lah nanti reaksi dari rakyat seperti apa?,” tandas Syahrial.
Laporan: Muhammad Lutfi
