KedaiPena.Com – Istana tidak boleh menginterogasi anggota masyarakat yang sudah menyampaikan pendapat. Seperti yang dilakukan oleh Achmad Zaky yang meminta pemerintah meningkatkan RnD (Research and Development) yang mana itu disampaikan dalam cuitannya.
Demikian disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters Indonesia (SVT) Adhie M Massardi di Jakarta, ditulis Minggu (16/2/2019).
“Dipanggilnya CEO Bukalapak Achmad Zaky ke istana terkesan sebagai interogasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sudah seharusnya pemerintah bersikap bijak terhadap masukan dari masyarakat untuk sebuah kemajuan,” kata dia.
Seharusnya, lanjut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, pemerintah bijaksana menyikapi hal ini. Pemerintah juga harus menjelaskan juga kepada masyarakat kenapa anggaran RnD kecil.
“Mungkin pandangan dari CEO Bukalapak itu menjadi masukan kepada pemerintah agar meningkatkan biaya riset terutama untuk mengembangkan revolusi industri 4.0 itu,” ungkapnya.
Aktivis senior itu juga menyesalkan adanya pem-bully-an kepada CEO Bukalapak oleh para pendukung pemerintah melalui tagar #uninstallbukalapak.
“Sehingga dikesankan oleh anggota masyarakat ini menjadi salah. Dan ini menjadi parah lagi ketika si Zaky ini dipanggil di istana yang kemudian diintrogasi oleh presiden yang didampingi oleh dua pembangunya,” sambung Juru Bicara Presiden Gus Dur ini.
Kata Adhie lagi, pemerintah harusnya mengakomodasi kritik Zaky. Dia pun langsung membandingkan dengan yang dilakukan oleh Rizal Ramli pada tahun 1978 yang memberikan masukan kepada Presiden Soeharto kala itu.
“Kayak contoh bbng Rizal Ramli dulu di tahun 1978 yang meminta kepada pemerintah lewat aksi agar ada wajib belajar bagi anak-anak bangsa,” jelasnya.
Sambungnya, pendapat RR saat itu dengan kawan-kawan pergerakannya yang tergabung dalam Gema 77/78 langsung diakomodasi oleh pemerintah menjadi kebijakan wajib belajar 6 tahun.
“Dan tidak ada yang meminta maaf di situ. Itu pendapat diakomodasi menjadi kebijakan. Jadi kalau anggota masyarakat meminta agar biaya R&D ditambahkan pemerintah bisa menjelaskan itu untuk apa saja dan bisa mem-publish kemudian kepada masyarakat,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
