KedaiPena.com – Capaian program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dinyatakan belum maksimal pada tahun lalu. Berdasarkan data LKPP, jumlah produk lokal yang tayang di e-katalog hanya 40.550 unit atau hanya 43,9 persen dari total produk 92.357. Dari jumlah tersebut, komposisi produk yang memiliki TKDN hanya 4,03 persen, sedangkan sisanya 39,87 persen produk non-TKDN.
Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan menjelaskan kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya jumlah produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tayang di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Selain rendahnya produk lokal yang masuk e-katalog, rendahnya data penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian juga dipengaruhi oleh rendahnya penggunaan e-purchasing melalui sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE,” kata Masrokhan secara daring, Senin (21/2/2022).
Ia melanjutkan, total belanja pemerintah baik daerah maupun pusat pada 2022 sebesar Rp1.944,5 triliun. Nilai yang besar tersebut dapat dimaksimalkan untuk belanja produk dalam negeri maupun produk dengan TKDN yang tinggi.
Dari jumlah tersebut, Kemenperin menargetkan senilai Rp400 triliun atau 20 persen dari total anggaran belanja pemerintah, untuk masuk ke pembelian barang dalam negeri, khususnya yang ber-TKDN.
Masrokhan juga mengatakan tingkat kepatuhan penggunaan SPSE dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenperin masih relatif rendah.
Berdasarkan pemantauan pengadaan barang dan jasa di Kemenperin, total belanja produk dalam negeri sebesar Rp750,2 miliar. Belanja produk ber-TKDN senilai Rp144,4 miliar, lebih rendah dari belanja produk impor yang sebesar Rp187,9 miliar.
“Pada tahun ini target nilai capaian peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebesar 80 persen,” ujarnya.
Untuk meningkatkan jumlah barang ber-TKDN, Kemenperin pada tahun 2022 kembali memberikan fasilitasi sertifikasi dengan target 1.250 produk dan anggaran Rp20 miliar. Kemenperin tengah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk penambahan anggaran sertifikasi TKDN sebesar Rp161,25 Miliar dari dana Pemulihan Anggaran Nasional (PEN).
Adapun, realisasi anggaran sertifikasi TKDN sepanjang 2021 mencapai Rp112 miliar yang masuk dalam PEN. Dan total penerbitan sertifikat TKDN pada tahun lalu sebanyak 11.687 dengan 14.571 jenis produk.
Laporan: Natasha
