KedaiPena.Com – Komisi IX DPR mengakui jika permasalahan investasi yang dialami BPJS Ketenagakerjaan menjadi fokus dari dari pihaknya. Pasalnya, mengingat premi yang dikelola adalah milik dan hak para peserta baik Pekerja Penerima Upah (PPU) maupun Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher saat merespon
merespon catatan OJK terkait portofolio investasi BPJS Ketenagakerjaan yang masih negatif Rp 32,8 triliun per Juli 2021. Investasi minus disebabkan oleh unrealised loss penurunan kinerja saham yang diinvestasikan akibat pandemi covid-19.
“Business plan dari pengelolaan premi dalam berbagai bentuk investasi harus berangkat dari kehati-hatian. Prinsip yang dibangun oleh BPJS harus berpihak kepada peserta ‘customer gain’ dan jangan ‘customer pain’,” kata Netty sapaanya dalam perbincangan, Selasa, (21/9/2021).
Netty menegaskan, dua hal yang menjadi catatan bagi BPJS Ketenagakerjaan adalah skema penempatan investasi yang aman dan menguntungkan sebagai implementasi Inpres nomor 2/tahun 2021 dan perluasan kepesertaan yang juga membidik PBPU.
“Terutama pekerja sektor informal, pelaku usaha mikro dan super mikro yang saat ini banyak terdampak pandemi, serta pelayanan yang memberikan manfaat dari kepesertaan baik Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, maupun Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” papar Netty.
Netty menegaskan, dalam konteks kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan harus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi dan manfaat programnya.
BPJS Ketenagakerjaan, kata Netty, juga harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan perusahaan mendaftarkan pekerjanya.
“Dan melibatkan berbagai komponen sebagai ‘agen’ untuk mengedukasi masyarakat sebagai calon peserta baru,” ungkap Netty.
Netty juga menekankan, BPJS Ketenagakerjaan perlu bekerja keras untuk mengintroduksi urgensi, manfaat kepesertaan, dan program- programnya.
“Bekerjasama dengan pemerintah daerah, dan asosiasi pengusaha, serta pemangku kepentingan lainnya ‘to reach the unreachable’,” ungkap Netty.
Politikus PKS ini menegaskan, khusus sektor pekerja informal BPJS Ketenagakerjaan harus menggunakan cara kreatif dan inovatif dalam melakukan rekrutmen kepesertaaan.
“Lakukan konfirmasi dan cross check data Ketenagakerjaan, data keluarga Indonesia, dan data lainnya untuk memetakan sasaran calon peserta baru,” tandas Netty.
Laporan: Sulistyawan
