KedaiPena.Com- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai PPP dan NasDem mempunyai pertimbangan untuk tidak melakukan interupsi menyuarakan hak angket kecurangan Pemilu 2024 dalam sidang paripurna RI ke-13 di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024).
“Ya kalau soal itu mereka yang bisa menjawab ya. Ya saya kira mungkin masing-masing punya pertimbangan dan menghemat informasi ke media,” kata Anggota DPR RI Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah, Rabu, (6/3/2024).
Luluk begitu ia disapa mengaku bahwa momen rapat paripurna hanya warming up atau pemanasan dalam menyuarakan angket kecurangan Pemilu 2024. Secara resmi, belum ada satu fraksi di DPR yang resmi menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024.
“Karena memang secara official kita belum summit hak angket itu ke DPR. Kemarin itu baru pengumuman, jadi warming up,” ungkap Luluk.
Luluk menambahkan, bergulirnya hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI hanya menunggu waktu. Pasalnya, pertemuan antara Sekjen parpol Koalisi Perubahan terkait angket kecurangan Pemilu 2024 sudah dilakukan.
“Kan tiga sekjen dari partai yang berbeda sudah ketemu dan mereka punya komitmen juga untuk merespons harapan publik adanya hak angket ini. Jadi menurut saya ini hanya soal waktu saja,” tandas Luluk.
Diketahui, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kompak mendorong penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Anggota Fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima, kompak menyuarakan pengguliran hak angket lewat interupsi dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Selasa, 5 Maret 2024.
Interupsi disampaikan kepada pimpinan sidang yang merupakan politikus Partai Gerindra, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Laporan: Sabilillah
