KedaiPena.Com – Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyetujui, anggapan bahwa elektabalitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini berada pada titik terendah karena kebijakan yang dikeluarkan.
“Secara ekonomi, rakyat tak merasa diuntungkan dan secara hukum rakyat tak merasakan adanya kepastian hukum, semakin tak terikat secara hukum sehingga penegakan keadilan semakin sulit,” beber dia kepada KedaiPena.Com, Selasa (25/7).
“Realitasnya tingkat kesengsaraan rakyat juga masih belum menurun signifikan seperti tercermin dalam jumlah orang miskin yang masih besar dan pengangguran juga. Inilah ancaman kita saat ini yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi,” sambung dia.
Siti menyarankan, jika mantan Walikota Solo ini masih ingin terpilih sebagai Presiden pada pilpres 2019, maka sebaiknya Jokowi tidak membuat hal-hal yang bersifat kontroversial dan merugikan rakyat kecil.
“Secara empirik elektabilitas presiden cenderung fluktuatif tergantung isu, konteks yang ada serta kebijakan yang dibuat. Semakin tidak kontroversial dan bermanfaat kebijakan-kebijakan presiden akan semakin baik tingkat kepuasan masyarakat,” beber dia.
Beberapa kalangan pengamat menyebut popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan semakin tergerus dan dinilai berada pada level terendah. Hal ini akibat utang yang terus menumpuk dan tudingan adanya kriminalisasi ulama.
Tidak hanya itu, beberapa kebijakan seperti menaikkan harga BBM beberapa bulan setelah dia dilantik sebagai presiden, lalu juga naiknya tarif listrik sampai 100 persen, juga ikut menjadi alasan tergerusnya popularitas Jokowi.
Laporan: Muhammad Hafidh
