KedaiPena.Com – Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menilai bahwa Pemilu tahun 2019 menjadi gelaran terburuk sejak era reformasi dimulai.
“Pertama, yang sudah beredar di publik adalah tidak ada Pemilu di dunia ini yang menghadirkan 700 korban jiwa,” ujar BW, sapaannya, di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Sedangkan untuk parameter kedua, kata BW, adanya lebih dari 400 ribu amplop yang berisi uang dimana diduga digunakan salah satu ketua tim pemenangan pasangan calon di Jawa Tengah.
“Ketiga, terungkap adanya keterlibatan penyelenggara negara aktif, massif dan sistematif, ini dilakukan oleh kepala daerah dalam sosialisasi pasangan calon petahana,” jelasnya.
Selain itu, lanjut mantan Komisioner KPK ini, banyak juga rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti untuk melakukan PSU seperti di Papua dan Surabaya.
Tidak hanya itu, BW menegaskan, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) yang terus terjadi dalam Pemilu di Indonesia seperti kebodohan berulang bagi negara yang telah merdeka 74 tahun.
“Kita melakukan kebodohan berulang-ulang yang tidak pernah berhenti, sudah 74 tahun urusan DPT selalu bermasalah,” ujar BW.
BW menyebutkan setidaknya ada empat klasifikasi yang terus muncul dalam polemik DPT pada setiap pelaksanaan Pemilu.
“Ada 4 klasifikasi dari persoalan DPT yang terus terjadi, pertama nomor induk keluarga (NIK) rekayasa, kecamatan siluman, pemilih ganda dan pemilih dibawah umur,” jelas BW.
BW pun menilai jika sebetulnya banyak kejahatan lain yang tidak terungkap. Dia ibaratkan kejahatan dalam Pemilu layaknya gunung es dimana hanya muncul dan terlihat sebagian.
“Kejahatan Pemilu adalah fenomena gunung es hanya sedikit yang muncul dan tertangkap,” tukasnya.
Laporan: Muhammad Hafid
