KedaiPena.com – Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed menyatakan naiknya dan langkanya kebutuhan pokok, seperti beras, adalah karena ketersediaan dan harga pangan dilepas ke pasar bebas sejak era reformasi 1998 hingga 2024.
“Atau negara tidak totalitas jamin pangan rakyat akibat dilempar ke pasar bebas, tegas,” kata dr Ali, Kamis (14/3/2024).
Ia menyampaikan pada tahun 1984, Indonesia catatkan diri swasembada beras dengan produksi 25,8 juta ton per tahun, keluar dari importir beras terbesar dunia 1967-1970-an.
“Tanpa ada maksud lain, hal tersebut terjadi karena negara totalitas hadir bahkan swasembada pangan dijadikan nilai tawar dan tolok ukur keberhasilan pembangunan,” ungkapnya.
Kunci keberhasilannya, lanjut dr Ali, adalah kebijakan atas pola dan strategi dalam komunikasi dan kerjasama antar pihak berjalan baik, penggunan satu data integrasi, dan adanya otoritas penuh kepada BULOG dalam pengendalilan dan tata kelola ketersediaan dan harga pangan, serta importir tunggal guna limitasi mafia kartel pangan.
Preseden baik 1984 tentunya bukan hal buruk atau haram dijadikan pijakan dalam upaya wujudkan kembali swasembada, stalibilitas ketersediaan dan harga pangan di Indonesia ke depan. Tentunya tetap dengan mengelaborasi perubahan dan dinamika lingkungan yang ada.
“Tak ada jalan lain bagi Indonesia ditengah ancaman krisis pangan dan ketidakpastian global saat ini, kecuali negara hadir totalitas, negara mengambil alih kembali tata kelola kebutuhan pangan rakyat dari pasar bebas,” ungkapnya lagi.
Ia menekankan bahwa negara harus mengendalikan dan memaksa seluruh pemangku kepentingan disektor pangan wujudkan swasembada, serta stabilitas ketersediaan dan harga pangan di Indonesia.
“Selaku Ketua Umum KERIS saya berpandangan, otoritas negara diamanahkan satu pintu, semisal Badan Urusan Pangan dan Logistik RI bertanggubjawab langsung ke Presiden RI. Yaitu sebagai penyatuan lembaga negara (termasuk Bulog, Bapanas), serta BUMN yang terkait langsung dan tidak langsung dengan sektor kebutuhan pangan rakyat,” kata dr. Ali.
Lebih dari itu, lanjutnya, harus gunakan satu data, yaitu data integrasi yang disepakati. Dengan demikian, pola dan strategi, komunikasi dan kerjasama para pihak dapat berjalan baik, efektif dan efisien sehingga swasembada, serta stabilitas ketersediaan dan harga pangan bisa diwujudkan. Sebagai negara kepulauan terbesar, terkaya dan tersubur didunia, Indonesia mampu asal mau.
“Sekali lagi, alasan beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya langka dan mahal, penyebab utamanya adalah pasar bebas yang kendalikan ketersediaan dan harga pangan. Oleh karena itu, harus diambil alih secara totalitas oleh negara dari pasar bebas,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
