KedaiPena.Com- Analis Unversitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedilah Badrun menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) salah memahami praktik politik kenegaraan dengan keinginannya untuk cawe-cawe di Pilpres 2024. Padahal, hal itu sebelumnya sudah pernah dicontohkan diera pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Bahwa urusan capres – cawapres dalam konteks Pemilu itu adalah urusan partai politik,” kata Ubed begitu ia disapa, Rabu,(7/6/2023).
Ubed menekankan, cukup partai politik atau parpol yang sibuk dengan urusan capres dan cawapres bukan malah presiden. Ubed menerangkan, sesuai dengan konstitusi UUD 1945 pasal 6A pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan parpol peserta pemilihan umum (Pemilu).
“Ini maknanya urusan capres-cawapres itu urusan Partai Politik bukan urusan Presiden. Apalagi Jokowi dalam PDIP hanya sekedar Petugas Partai bukan Ketua Umum Partai Politik,” jelas Ubed.
Ubed mengingatkan, para ketua umum (ketum) parpol yang pernah menjabat sebagai presiden selalu netral dalam Pemilu 2024. Ubed menambahkan, keselahan fatal jikanJokowi dalam konteks ini tetap sibuk dan ikut mengurus musyawarah rakyat atau musra untuk mencari calon Presiden.
“Jokowi salah karena masih menggunakan jalan pikiran pemerintahan orde Soeharto,” imbuh Ubed.
Ubed melanjutkan, jalan pikiran era pemerintahan Soeharto saat ini telah berakhir setelah UUD 1945 diamandemen. Ubed menegaskan, saat ini Indonesia telah menggunakan sistem presidensial murni yakni presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.
“Maka jalannya pemerintahan selama 5 tahun itu otoritas Presiden yang terpilih, jadi kalau periode berikutnya Presidenya berbeda itu otoritas Presiden yang baru yang akan menjalankan pemerintahahan sesuai UU yang telah disepakati bersama DPR RI dan sesuai visi misinya sebagai Presiden,” beber Ubed.
Dengan demikian, Ubed memandang, keinginan cawe-cawe demi untuk melanjutkan programnya adalah kesalahan memahami sistem Presidensial murni yang saat ini Presidenya dipilih langsung rakyat.
Ubed mengakui, bahwa Jokowi memang sepertinya kurang belajar tentang sistem pemerintahan dengan baik.
“Bingkai semua Praktek kenegaraan kita adalah konstitusi UUD 1945 yang memilih jalan sebagai negara Republik. Sebagai negara republik jalan demokrasi adalah pilihan utamanya untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak bukan kepentingan Presiden yang sedang berkuasa,” jelas Ubed.
Dalam konteks Pemilu 2024, Ubed kembali menjelaskan,mengapa Presiden tidak boleh cawe-cawe soal capres dan cawapres lantaran prosesnya dilakukan oleh partai politik. “Karena untuk menyelamatkan konstitusi, menyelamatkan rakyat banyak, menyelamatlan negara republik dan menyelamatkan Demokrasi,” pungkas Ubed.
Laporan: Tim Kedai Pena
