KedaiPena.Com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah soal kualitas SDM di Indonesia yang menurutnya memiliki sejumlah tantangan yang harus segera diselesaikan.
“Pemerintah jangan hanya sekadar bicara target tapi tidak jelas seperti apa eksekusi dan realisasinya. Saat ini kualitas dan daya saing SDM kita sangat tertinggal dari negara-negara lain. Apalagi kita masih terus dihantui oleh sejumlah masalah seperti stunting dan tingginya tingkat perokok anak, ini harus menjadi warning bagi kita semua” kata Netty setelah mengikuti rapat paripurna ke-22 yang membahas penyampaian laporan hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 & rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2022, Rabu, (7/7/2021).
Angka perokok anak di Indonesia memang sangat mengkhawatirkan. Menurut Riset Kesehatan Dasar 2018 menyebut jumlah perokok anak usia 10-18 tahun terus meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% atau sekitar 3,2 juta. Padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 menargetkan perokok anak harusnya turun menjadi 5,4% pada 2019.
“Jumlah kasus stunting kita juga masih tinggi, bahkan menurut BKKBN kita berada di posisi keempat dunia. Tahun 2019 stunting kita mencapai 27,6%, masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu kurang dari 20%. Angka stunting ini juga berpotensi meningkat dengan adanya COVID-19 yang membuat posyandu-posyandu di daerah banyak yang tidak beroperasi,” katanya.
“Masalah buruknya kualitas dan daya saing SDM kita sedang menanti di depan mata, pemerintah harus punya solusi yang konkret. Misalnya jika posyandu tidak dapat beroperasi, seperti apa alternatif kebijakan yang bisa dilakukan untuk terus dapat memantau tumbuh kembang anak? Ini harus ada dan jangan dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada solusi” tambahnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga mendorong terjadinya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. “Adanya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menjadi krusial di tengah ancaman kesehatan seperti COVID-19. Pemerintah harus meningkatkan lagi fungsi faskes di daerah-daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat” katanya.
Beberapa indikator tersebut seperti menurunya Angka Kematian Neonatal, meningkatnya persentase persalinan di fasyankes, meningkatnya persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan, meningkatnya persentase obat memenuhi syarat, meningkatnya persentase makanan memenuhi syarat dan lain-lain.
“Kita punya target bahwa untuk imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan tahun 2021 ini bisa sampai 68 persen, tahun 2022 mencapai 70 persen dan tahun 2024 di angka 90 persen. Apalagi selama hampir dua tahun pandemi, pelayanan dasar untuk imunisasi sangat terganggu, jika ini tidak dikejar tentu berdampak bagi pertumbuhan anak-anak di Indonesia di masa yang akan datang, “tambahnya.
Begitu juga dengan fungsi puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan yang sesuai standar.
“Saat ini sering menjadi kendala adalah banyak puskemas yang tidak standar, seperti kurangnya SDM maupun obat-obatan. Kedepannya hal itu tidak boleh terjadi lagi dan puskesmas harus menjadi tumpuan masyarakat dalam berobat karena keberadaannya yang langsung ada di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
