KedaiPena.Com- Tertangkapnya Menteri KPP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari Batubara dalam dua pekan ini harus menjadi momentum Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle atau mengocok ulang kabinet.
“Reshuflle harus dilakukan sebab jika tidak maka kepercayaan publik akan terus menurun,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI),Karyono Wibowo, Rabu, (9/12/2020).
Ia menjelaskan, upaya melakukan reshuffle ditujukan untuk memperbaiki performa pemerintahan.
“Reshuffle merupakan hal biasa. Sama seperti yang dilakukan Presiden Jokowi pada periode pertama,” ujar peneliti senior IPI ini.
Sehingga, lanjut dia, tak perlu khawatir karena presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.
“Reshuffle menteri tidak akan menimbulkan turbulensi asalkan tetap memperhatikan keseimbangan kekuatan (balance of power),” ucapnya.
Karyono melanjutkan, menteri-menteri yang kinerjanya buruk harus diganti meskipun tidak bermasalah dalam urusan korupsi.
“Kemudian, reshuffle fokus pada menteri-menteri yang sudah menjadi tersangka korupsi dan menteri yang memiliki potensi masalah dalam soal korupsi dan penyimpangan lainnya,” papar dia.
Presiden Jokowi, tegas Karyono, perlu mengingat kembali bahwa pada hakikatnya, kekuasaan harus digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan visi Indonesia yang termaktub dalam proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD NRI 1945.
“Karenanya, seluruh kebijakan pembangunan harus konkruen dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.Poin yang tak kalah penting adalah mempercayakan jalannya pemerintahan kepada orang-orang yang tidak hanya kompeten tetapi konsisten terhadap visi Indonesia dan memiliki komitmen kuat memperjuangkan Trisakti; berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tandas Karyono.
Laporan:Muhammad Hafidh