KedaiPena.Com – Untuk lebih meningkatkan hasil pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan maka perlu diberikan perhatian khusus terhadap infrastruktur sarana dan prasarana pertanian.
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Fadholi menilai pembangunan infrastruktur pertanian adalah hal yang paling penting dalam memajukan hasil tani dalam negeri.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian dan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertanian untuk mengevaluasi anggaran tahun 2018 dan rancangan tahun 2019, Senin (21/1/2019).
“Saya akan mendorong adanya alokasi dana untuk perbaikan infrastruktur termasuk jalan usaha tani, sebab masih banyak petani kita ketika membawa hasil pertanian mengalami kesulitan. Ketika hal ini diringankan, maka kita dapat meningkatkan pendapatan dari petani” ujar Fadholi saat rapat berlangsung.
Revitalisasi, rehabilitasi dan replanning cluster pertanian di berbagai infrastruktur jaringan irigasi pertanian adalah langkah kerja yang bisa membawa perubahan pada kehidupan petani menjadi lebih sejahtera.
“Tak hanya infrastruktur, optimasi pertanian di Indonesia sebaiknya didukung pula dengan program sarana penunjang pertanian. Beberapa di antaranya merupakan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, serta obat tanaman yang dibutuhkan petani” tegas politisi asal Kendal ini.
Selain itu, Fadholi juga menegaskan pentingnya peran BULOG untuk lebih optimal menyerap gabah dari petani. Sehingga bisa mengurangi impor beras yang dilakukan pemerintah selama ini.
“Kalau BULOG bisa membeli gabah di musim penghujan, hal ini sama dengan mengamankan stok beras kita. Masalahnya, BULOG mampu menyerap berapa banyak gabah dari petani. Saat ini, gudang penyimpanan BULOG yang ada di daerah belum modern. Sehingga gabah yang dibeli tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama” ungkap politisi NasDem Dapil Jawa Tengah ini.
Sementara itu, rapat yang berlangsung selama tiga jam tersebut menghasilkan kesimpulan, yakni pertama mengapresiasi kinerja serapan APBN Kementan tahun 2018, menerima pnejelasan atas peningkatan pagu alokasi APBN 2019.
Kemudian, menyetujui anggaran subsidi pupuk APBN tahun 2019 sebesar Rp 29 triliun atau setara dengan 9.550.000 ton. Serta, menyetujui dana alokasi khusus tahun 2018 bidang pertanian.
“Komisi IV meminta Kementan melakukan koordiansi dengan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan konfirmasi luas lahan baku sawah. Keenam meminta revisi Inpers nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras,” bunyi kesimpulan tersebut.
Terakhir, menyetujui pelaksanaan kegiatan pinjaman hibah luar negeri dan meminta pemerintah melakukan pembayaran kekurangan subsidi pupuk 2015 sampai 2017.
Laporan: Muhammad Hafidh
