KedaiPena.Com- Pemerintah dan Bank Indonesia atau BI diminta dapat ekstra bekerja keras dan waspada untuk menjaga laju inflasi yang akan terus meningkat, seiring dengan tingginya harga komoditas pangan dan energi dipasar Internasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberi catatan atas Pidato Presiden Republik Indonesia Pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR/MPR RI.
“Target inflasi tahun 2023 sebesar 3,30 persen perlu dijaga secara ketat. Hingga Juli 2022 tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9% (YoY). Bahkan, pada Juli kemarin indeks harga komoditas kelompok pangan telah melonjak lebih dari 10,47 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Kenaikkan harga pangan dinilai telah melebihi batas wajar, mestinya inflasi pangan tidak boleh lebih dari 5 persen atau 6 persen,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu,(17/8/2022).
Anis menerangkan, inflasi tinggi akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Bahkan, kata Anis, beban APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan akan berdampak terhadap anggaran subsidi.
“Inflasi tinggi akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Beban APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan, akan berdampak terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi yang semakin meningkat,” beber Anis.
Dengan demikian, Anis pun mengaku pesimis dengan target pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3% yang dicanangkan Presiden Jokowi. Menurut, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan target itu akan sangat sulit untuk dicapai.
“Hal ini tidak lepas dari kondisi bahwa pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II-2022 lebih banyak ditopang oleh terjadinya windfall akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar Internasional. Diperkirakan windfall tersebut akan segera berakhir pada tahun 2023,” jelas Anis.
Anis meyakini, lembaga Internasional seperti IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1% di tahun 2021 menjadi 3,2% di tahun 2022 dan 2,9% di tahun 2023.
“Pemerintah harus bisa mempertahankan kinerja ekspor dan meningkatkan laju investasi dan tingkat konsumsi masyarakat untuk bisa mencapai target angka pertumbuhan tersebut,” papar Anis.
Anis menekankan, perekonomian Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi pada tahun 2023.
“Pidato Presiden Joko Widodo tersebut menunjukkan tantangan ekonomi global yang tidak ringan, serta bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapai tantangan tersebut,” imbuh Anis.
Selain itu, kata Anis, Indonesia masih memiliki sejumlah persoalan mendasar yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Anis berharap, pemerintah membuat skala prioritas terhadap proyek pembangunan yang berskala besar.
Wakil Ketua BAKN DPR RI juga menyebut, tema kebijakan fiskal pemerintah tahun 2023 memiliki tantangan yang tidak ringan lantaran tingginya ketidakpastian ekonomi global.
Tema kebijakan fiskal RI di tahun 2023 yakni Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
“Selain itu, kita juga masih memiliki masalah struktural yang seringkali menghambat jalannya pembangunan, diantarannya: kualitas sumber daya manusia yang rendah, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya produktivitas dan daya saing, birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisie, serta belum bebas dari praktek moral hazard khususnya korupsi,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
