KedaiPena.com – Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Indra Charismiadji memberikan reaksi keras atas pernyataan Sekretaris Jenderal TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid tentang rencana refocusing dan realokasi dana pendidikan, perlindungan sosial dan dana Kesehatan dari APBN untuk membiayai program Makan Siang Gratis yang menjadi unggulan pasangan nomor 2 itu.
Menurut Indra, langkah ugal-ugalan yang akan diambil oleh pasangan ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi demi kepentingan elektoral semata.
“Kubu 02 sepertinya tidak paham pasal 31 ayat 2, yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” kata Indra, Sabtu (2/12/2023).
Ia menyatakan sampai hari ini menurut data BPS masih sekitar 20 persen anak Indonesia belum bersekolah sampai tingkat SMP.
“Dari yang bersekolah pun, banyak yang sekolahnya di sekolah swasta yang tentunya belum dibiayai pemerintah sesuai amanat konstitusi. Harusnya siapapun yang menang dalam kontestasi pilpres fokus memenuhi hak asasi anak Indonesia dulu sebelum membuat program lainnya. Anggaran pendidikan kita 660 trilyun, kalau 450 trilyun dipakai untuk makan siang gratis, maka dapat dipastikan bahwa gaji guru dan dosen akan dipotong, sekolah dan kampus akan banyak rusak karena tidak terawat. Ini Bencana Demografi namanya, makin banyak anak Indonesia yang tidak bisa sekolah, ini jauh dari harapan Bonus Demografi,” imbuh pria yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan Indonesia.
Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Pemprov DKI Jakarta
Sejak tahun 2019, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) secara gratis untuk para peserta didik. Program ini bertujuan untuk asupan makanan sehat supaya gizi mereka tercukupi dan mereka sehat secara jasmani untuk mengikuti segala kegiatan belajar.
“Program PMTAS ini berjalan dengan baik tanpa harus melakukan refocusing dan realokasi dana pendidikan, perlindungan sosial dan dana Kesehatan dalam APBD DKI Jakarta. Tidak ada anggaran yang dipotong sama sekali untuk program ini. Mungkin kubu Prabowo–Gibran perlu datang ke kami dan belajar bagaimana cara mengelola program seperti ini. Kami sangat terbuka. Kubu AMIN memang sangat berbeda, semua program sudah pernah dilakukan bukan baru janji,” pungkas Caleg NasDem ini.
Laporan: Ranny Supusepa
