KedaiPena.Com- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menegaskan bahwa Indonesia harus berperan lebih aktif dalam mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina.
Pernyataan ini merespons laporan Pelapor Khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, yang menyebutkan bahwa Israel mempraktikkan apartheid yang brutal dan sadis terhadap warga Palestina.
“Faktanya, situasi yang terjadi di Palestina adalah bentuk nyata dari pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Israel telah menjalankan sistem apartheid yang jelas-jelas menindas hak-hak rakyat Palestina, yang setiap harinya terus mengalami tekanan dan kekerasan yang semakin memburuk. Laporan dari PBB ini seharusnya menjadi pemicu bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menggalang solidaritas internasional yang lebih kuat,” kata Sukamta, Jumat,(1/11/2024).
Wakil ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga menyoroti bahwa situasi di Palestina menuntut tindakan yang lebih konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia.
“Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pendukung kuat kemerdekaan Palestina harus lebih tegas dalam forum internasional. Kita perlu meningkatkan diplomasi dan menggalang dukungan dari negara-negara lain agar PBB memberikan sanksi terhadap Israel atas praktik apartheidnya,” beber Sukamta.
Sebagai anggota DPR RI yang juga mewakili Fraksi PKS, Sukamta mengajak pemerintah Indonesia untuk segera mendorong penyelidikan independen di bawah PBB yang bertujuan untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina.
“Jika PBB tetap pasif, maka yang menderita adalah rakyat Palestina. Kami meminta agar PBB segera menindaklanjuti laporan ini dengan langkah nyata,” tegasnya.
Diketahui, Francesca Albanese dalam laporannya menyebutkan, “Israel mempraktikkan Apartheid.” Ia juga menambahkan bahwa pendudukan Israel selama 57 tahun di wilayah Palestina adalah tindakan yang melawan hukum internasional, yang tidak boleh dianggap sah oleh negara-negara anggota PBB.
“Israel harus segera membongkar pendudukannya, menghentikan permukiman ilegal, serta memberi kompensasi kepada rakyat Palestina atas berbagai penderitaan yang telah mereka alami,” demikian kutipan dari pernyataan Albanese di media sosial X (dulu Twitter).
Laporan dari Francesca Albanese ini merupakan pengingat penting bagi komunitas internasional akan perlunya aksi kolektif untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan mendukung perdamaian di wilayah tersebut.
Indonesia diharapkan dapat memainkan perannya sebagai salah satu negara yang konsisten mendukung Palestina dan mendorong PBB untuk bertindak lebih keras.
Laporan: Muhammad Rafik
