KedaiPena.Com – Faktor geopolitik harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyikapi kisruh dengan perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat yaitu Freeport. Sebab, faktor tersebut bukan tidak mungkin bisa jadi pemantik adanya gejolak politik khususnya di Papua. Bisa saja kasus Timor Timur kini Timor Leste terulang kembali di Papua.
“Kita lihat siapa di belakang Freeport, pasti AS. Geopolitik ini penting, jangan sampai seperti kasus Timor Leste lepas, apakah Indonesia sudah siap jika Papua lepas. Saya kira ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Reforminer Institute Khomaidi Notonegoro dalam diskusi bertema “Maju Terus Pantang Mundur, Implementasi UU Minerba untuk Kepentingan Bangsa dan Negara” di Jakarta Senin (13/3).
Khomaidi melanjutkan, tak tertutup kemungkinan, akar masalah pemerintah dengan Pt Freeport permasalahan ini bisa terkait dengan politik. Oleh karena itu, tegas dia, jangan sampai hal terburuk akan terjadi. Makanya kalkulasi harus matang.
“Meski ini masalah bisnis to bisnis (B to B), tapi kita harus siap. Karena ada berpengaruh pada penerimaan negara, APBN, ketenagakerjaaan dan lain-lainnya. Intinya, pemerintah harus bisa mengatur strategi. Kalau memang AS turun tangan, bisa juga bawa China dan Rusia sebagai tandingan,” ujarnya.
Adapun terkait wacana konsorsium BUMN nantinya bisa ambil alih Freeport, kata dia, dirinya setuju menggunakan konsorsium BUMN, tapi tetap harus waspada dan hati-hati.
“Jangan tergesa-gesa ke arah itu. Karena saya khawatir nantinya ada korupsi,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
