KedaiPena.Com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai Indonesia masih menghadapi darurat kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang masih sangat lebar.
Ecky menjelaskan klaim penurunan kesenjangan ekonomi oleh pemerintah harus dilihat secara obyektif dan hati-hati. Harus diakui bahwa angka gini ratio atau tingkat kesenjangan yang dirilis BPS pada Maret 2016 memang menunjukkan adanya penurunan ketimpangan pengeluaran.
“Tetapi angka penurunannya masih sangat kecil, dimana gini ratio hingga Maret 2016 sedikit mengalami penurunan menjadi 0,397 dibanding September 2015 yang berada di level 0,402 dan Maret 2015 sebesar 0,408. Tetapi ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2016 sebesar 0,39,†papar Ecky di Jakarta, ditulis Sabtu (14/1).
Ecky juga mengingatkan bahwa sejumlah klaim Pemerintah terkait membaiknya ketimpangan perlu dikritisi secara obyektif dan lebih mendalam, dimana setidaknya terdapat dua hal yang perlu dijadikan catatan.
Pertama, menurutnya, gini ratio bukan satu-satunya indikator untuk melihat ketimpangan yang ada di Indonesia. Kedua, apabila menggunakan indikator gini ratio, Pemerintah perlu memperhatikan kondisi masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terendah.
“Sejumlah indikator ketimpangan selain gini ratio menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Ketimpangan pendapatan dan penguasaan kekayaan jauh lebih buruk,” sambunh dia.
“Berdasarkan data Global Wealth Report yang dibuat oleh Credit Suisse’s, Indonesia menempati peringkat ke-4 negara paling timpang di dunia, dimana 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masih sangat buruk dan belum berjalan dengan baik,†tambah Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Terkait dengan indikator gini ratio, Ecky mengingatkan agar Pemerintah melihat perkembangan masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terendah yang terus merosot.
“Pada maret 2015, kontribusi pada kelompok tersebut mencapai 17,1 persen, dan mengalami penurunan menjadi 17,02 persen pada Maret 2016, angka tersebut terus memburuk dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 18,72 persen. Jadi pada masyarakat terbawah kondisinya semakin memburuk,†risau wakil rakyat dari Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
Foto: Istimewa
