KedaiPena.Com – Anggota IV DPR RI Bambang Purwanto mengakui, jika Indonesia saat ini masih belum berhasil mewujudkan kedaulatan di sektor pangan. Situasi tersebut semakin sulit teralisasi setelah adanya, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait dengan ketersedian pangan.
“Sampai saat ini kita belum berdaulat di bidang pangan apalagi setelah ada UU Cipta Kerja ketersediaan pangan: produksi dalam negeri dam impor,” kata Bambang begitu ia disapa, Sabtu, (2/10/2021).
Bambang juga menilai, dengan hal tersebut artinya pintu impor sudah sejajar dengan produksi pangan di dalam negeri.
“Tentu kita kalah bila dibanding impor tidak ribet,” papar Bambang.
Bambang mengingatkan, jika sebenarnya tugas eksekutif saat dipilih oleh rakyat ialah untuk dapat mengelola pemerintahan dengan amanah. Untuk bidang pertanian, kata Bambang, caranya ialah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat.
“Yang seeutuhnya ditunjang industri tenologi dibidang pangan yang dikontrol oleh Parlemen juga ditunjang dengan Peraturan perundang-perundangan pasti bisa berhasil,” papar Bambang.
Bambang mengakui, jika memang untuk memberdayakan petani dan masyarakat bukan urusan mudah lantaran harus memiliki konsep yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Contoh petani ketika dibina dengan baik tentu bisa swasembada seperti jaman dulu kita pernah swasembada beras sampai bisa bantu Vetnam. Ini sekarang selalu mencari jalan pintas yaitu impor karena UU-nya juga seperti itu,” ungkap Bambang.
Meski demikian, Bambang yakin, Indonesia dapat berdaulat pangan dengan kerja keras dan konsistensi pemerintah dalam mengikuti perintah konstitusi yang sesusai Undang-Undang Dasar (UUD).
“Coba kalau kita menengok perintah konstitusi pasti semua beres memang perlu kerja keras serta konsisten mengikuti perintah konstitusi,” ungkap Bambang.
Legislator partai Demokrat ini juga menyoroti, terkait dengan adanya anggapan yang menyinggung pos Menteri Pertanian sebaiknya diisi kalangan profesional untuk wujudkan kedaulatan pangan.
Menurut Bambang, semua itu kembali ke diri dari masing- masing orang tersebut. Bambang menilai, banyak dari kalangan politisi yang sedianya memiliki kompetensi.
“Tergantung orangnya kalau memiliki integritas ya lebih baik tapi tidak sdikit pula dari kalangan politisi yang juga meniliki kompetensi,” papar Bambang.
Bambang menerangkan, untuk posisi Mentan saat ini yang diisi oleh Syahrul Yasin Limpo memiliki pengalaman luar biasa di birokrasi. Mulai dari jabatan Lurah, Kadis, Sekda, Bupat periode hingga Gubernur dua periode.
“Tapi yang jadi pertanyaan kok ketika jadi Menteri kurang gerakanya mungkin karena anggaranya yang terbatas selalu dikasih alokasi anggaran kecil sehingga tidak bisa mengoptimalkan kinerjanya jadi ukuranya adalah penjabaran misi Presiden ke dalam Program Kementerian dan kecukupan anggaran apakah terpenuhi atau tidak,” demikian Bambang.
Laporan: Muhammad Lutfi
