KedaiPena.Com – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau pemerintah untuk terus meningkatkan pemerataan pembangunan guna mengantisipasi tantangan divergensi pemulihan ekonomi.
Hal itu disampaikan oleh Putkom sapaanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan sasaran dan indikator pembangunan yang termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 beberapa waktu lalu.
“Meski sejumlah indikator mulai menunjukkan sinyal pemulihan yang solid, seperti indeks keyakinan masyarakat yang berada di level optimis, peningkatan nilai ekspor, hingga Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang menguat, namun proses pemulihan ekonomi kita sangat divergen,” kata Putkom, Jumat, (4/6/2021).
“Artinya, pertumbuhan yang terjadi belum merata, baik secara sektoral maupun spasial. Hal ini pun berpotensi memperlebar kesenjangan yang tentunya memerlukan intervensi segera dari pemerintah melalui pembangunan secara sektoral maupun kewilayahan,” tambah Putkom.
Sebagai informasi, fenomena divergensi ini terjadi apabila terdapat perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi, baik secara sektoral maupun spasial, yang dapat memicu terjadinya kesenjangan.
Hal ini mulai terindikasi dari tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Sebagai contoh, Pulau Sulawesi mencatat pertumbuhan sebesar 1,2 persen, sedangkan Pulau Maluku dan Papua tumbuh mencapai 8,97 persen pada triwulan I-2021.
Namun, pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan justru masih minus 2,23 persen, seperti halnya Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang juga masih terkontraksi cukup dalam pada posisi minus 5,16 persen.
“Kecepatan pemulihan ekonomi tiap wilayah ini masih belum seragam. Sehingga, strategi pemulihan secara kewilayahan ini juga patut menjadi perhatian Bappenas. Berbagai program dan kegiatan prioritas nasional yang didorong Bappenas dalam RKP tahun 2022 harus memiliki daya ungkit tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus mengurangi disparitas pembangunan,” urai Putkom.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat kecepatan pemulihan secara sektoral yang masih beragam hingga triwulan I-2021. Beberapa diantaranya, seperti sektor informasi dan komunikasi yang telah tumbuh mencapai 8,72 persen, sementara sektor transportasi dan pergudangan (-13,12 persen) serta sektor akomodasi dan makan minum (-7,26 persen) juga masih tertekan.
Putkom pun mengimbau agar pemerintah memberikan perhatian kepada sektor-sektor yang masih terkontraksi karena turut berdampak kepada pendapatan pelaku usaha dan pekerja.
Lebih lanjut, Putkom menilai, bahwa pemerintah perlu lebih optimis untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 yang ditargetkan berada pada rentang 5,5 hingga 6,3 persen.
Padahal, kata Putkom, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka per Februari 2021 sudah berada di kisaran 6,26 persen.
“Tahun depan kita harap pelaksanaan UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi sudah dapat berfungsi dengan optimal guna menarik investasi ke dalam negeri. Begitu pula dengan proyek-proyek strategis yang didorong Bappenas yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja lokal. Dengan begitu, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan tahun depan perlu ditargetkan dengan lebih rendah lagi,” pungkas Putkom.
Laporan: Muhammad Hafidh
