KedaiPena.com – Peneliti IDEAS, Nuri Ikawati menegaskan bahwa pemerintah baru harus mengambil langkah yang lebih serius dalam memberantas mafia impor pangan ini.
Hal ini merujuk pada pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyatakan keberhasilan untuk memberantas mafia pangan, tidak akan tercapai hanya dengan komitmen satu kementerian. Diperlukan upaya lintas sektoral yang kuat, termasuk kerja sama dengan aparat penegak hukum, pengawasan distribusi yang ketat, serta kebijakan yang mendorong transparansi.
“Pemerintah perlu mengembalikan fokus pada peningkatan produksi dalam negeri dengan memberikan dukungan kepada petani lokal,” kata Nuri, Rabu (13/11/2024).
Ia mengemukakan, bercermin pada pengalaman Indonesia pada era Orde Baru, yang mencapai swasembada pangan pada 1984, menunjukkan bahwa swasembada bukan hal yang mustahil.
“Namun kini hal tersebut justru menjadi terbalik karena Indonesia pada beberapa tahun belakang justru menjadi importir beras terbesar no 3 di dunia pada tahun 2023,” ungkapnya.
Nuri menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia malah menjadi importir besar. Diantaranya, adanya alih fungsi lahan pertanian yang meningkat drastis, rendahnya insentif bagi petani seperti kelangkaan pupuk subsidi, alih teknologi pertanian yang terbatas dan sulitnya akses permodalan untuk petani.
Ia menyatakan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh, seperti memberikan subsidi yang cukup untuk pupuk, memperluas akses permodalan dan teknologi bagi petani, serta menjaga lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali, menjadi kunci untuk mencapainya.
Serta yang tidak kalah penting adalah kebijakan diverifikasi pangan sehingga masyarakat tidak lagi tergantung lagi pada beras sebagai makanan pokok.
“Upaya ini harus beriringan dengan reformasi dalam sistem distribusi pangan yang bebas dari praktik monopoli dan kolusi agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
