KedaiPena.com – Menyikapi pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan Rp1,6 triliun, Komisi VI menyatakan akan mengawasi secara ketat penggunaan dana tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi PKS, Rafli Kande menegaskan bahwa utang perusahaan maupun anak perusahaan yang bernaung di bawah ID Food sebesar Rp8,2 triliun adalah tanggung jawab dan harus diselesaikan oleh para direksi.
“Kami akan mengawasi secara ketat penggunaan dana PMN 1,6 triliun oleh ID Food, termasuk meminta BPK untuk menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit penggunaan PMN,” kata Rafly saat dihubungi, Sabtu (20/7/2024).
Ia juga menyatakan bahwa apabila hasil temuan BPK tersebut ditemukan adanya unsur korupsi dan pidana lainnya maka BPK harus melaporkan ke penegak hukum.
“Jika memang ada temuan, ya harus dilaporkan ke penegak hukum, seperti kepolisian & kejaksaan, untuk ditindak lanjuti,” ujarnya.
Menteri BUMN, lanjut Rafly, juga harus melaporkan ke presiden dan juga harus memberi teguran keras atau bahkan sangsi keras kepada para direksi ID Food karena telah menyebabkan perusahaan berutang triliunan rupiah.
“Hampir semua sektor pangan menjadi perburuan para mafia-mafia kartel besar. Oleh sebab itu mari kita semua melawan mafia ekonomi pangan,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
