KedaiPena.Com- Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mempertanyakan intelektualitas dan pemahaman berdemokrasi dari pihak yang mempolisikan Pengamat Politik Rocky Gerung. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menko Polhukam Mahfud MD juga telah memastikan tidak akan melaporkan Rocky Gerung ke polisi.
Demikian hal tersebut disampaikan Kamhar menanggapi serangkaian laporan kepada
pengamat politik Rocky Gerung dilaporkan ke setelah melontarkan umpatan yang dianggap hinaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laporan kepada Rocky Gerung dilakukan oleh para relawan dari Presiden Jokowi.
“Kita patut mempertanyakan intelektualitas, komitmen serta pemahaman demokrasi dari pihak-pihak yang sangat bersemangat memperkarakan Rocky Gerung,” kata Kamhar dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).
Kamhar menuturkan, bagi mereka yang paham cara berdemokrasi, tidak akan mempolisikan Rocky Gerung dan justru berterima kasih kepada mantan dosen Universitas Indonesia (UI) tersebut.
Karena, kata Kamhar, Rocky secara intelektual masih berani mengkritisi dan mengoreksi jalannya pemerintahan Jokowi yang dinilai surplus power.
“Kritik yang berfungsi menjaga keawasan dan kewarasan publik untuk melakukan kontrol demokrasi terhadap kekuasaan yang bersifat ambivalen,” ujarnya.
Kamhar juga menyebut upaya pembungkaman terhadap kritik termasuk dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung adalah jalan menuju kematian demokrasi.
“Upaya pembungkaman, pengkondisian, apalagi jika sampai terjadi kriminalisasi terhadap orang-orang seperti Rocky Gerung, hanya akan mempercepat matinya demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut Kamhar menilai pihak-pihak yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi hanya sedang bermanuver serta mencari perhatian kepala negara dengan mengatasnamakan kelompok relawan pro Jokowi.
“Terbaca pula gejala ada yang mencoba mengail di air keruh dengan membuatnya menjadi gaduh dan kemudian memanfaatkan kegaduhan ini,” imbuhnya.
Karena itu, Kamhar meminta Jokowi agar melakukan cawe-cawe untuk menertibkan barisan kelompok yang mengaku pendukung pemerintah tersebut.
“Bukan sebaliknya, malah memberi panggung ‘pembegal demokrasi’ seperti KSP Moeldoko untuk semakin memperkeruh situasi,” ungkap Kamhar.
Kamhar menyebut cawe-cawe Jokowi dianggap relevan apabila dilakukan dalam konteks menjaga keberlangsungan demokrasi dan menjamin kebebasan pendapat.
“Pada situasi seperti ini Jokowi mesti cawe-cawe agar tak menjadi malinkundang reformasi yang telah melahirkannya. Karena pembiaran sama halnya dengan ikut ambil bagian membantu percepatan matinya demokrasi,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
