KedaiPena.Com – Forum Gerakan Mahasiswa 77-78 sempat menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta tengah pekan lalu. Mereka datang untuk bertemu dengan pimpinan KPK, membicarakan penanganan sejumlah kasus.
Mereka meminta KPK menjadi lembaga yang lepas dari segala intervensi politik. Khususnya dalam menangani kasus yang menyeret nama-nama ‘penguasa’.
Perwakilan Gema 77-78, Helmansyah mengatakan, ada sejumlah kasus yang dipertanyakan. Kasus e-KTP, kasus Bank Century, kasus BLBI, bahkan mereka juga menyinggung soal pengadaan tanah RS Sumber Waras dan kasus suap reklamasi pantai utara Jakarta.
Demikian juga kasus baru, seperti kasus RS Sumber Waras. Di mana, BPK sudah menyatakan ada kerugian keuangan negara, juga kasus yang terungkap dalam sidang tipikor seperti suap reklamasi.
Khusus kasus reklamasi Pantura Jakarta, Gema 77-78 menyoroti soal anggaran dari pengembang reklamasi. Mereka heran mengapa hingga kini KPK belum juga mengusutnya.
“Padahal, secara jelas ada dana dari pengembang reklamasi Pantura Jakarta yang tidak masuk dalam APBD Pemerintah Provinsi DKI,” ujar dia.
“Seperti suap reklamasi, dimana terdakwa di bawah sumpah menyatakan telah menyerahkan Rp 1,9 triliun kepada Pemda DKI, yang merupakan dana ‘off budget’ yang sudah dilarang. Tapi sampai sekarang belum diusut oleh KPK,†ketus dia.
Meski begitu, Gema 77-78 secara tegas mendeklarasikan dukungannya terhadap KPK. Termasuk soal gerakan-gerakan ‘bawah tanah’ para oknum yang ingin memangkas kewenangan KPK, melalui revisi undang-undang.
Laporan: Muhammad Hafidh
