KedaiPena.com – Pelemahan pilar demokrasi dinilai terlihat jelas dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Dan terlihat juga adanya pengabaian atas nilai intelektualitas rakyat dengan mengedepankan kampanye berbasis gimick.
Dosen Universitas Paramadina, yang juga dikenal sebagai Pengamat Politik, Hendri Budi Satrio menilai adanya degradasi dalam demokrasi Indonesia dan pengkerdilan pola pikir masyarakat dalam peristiwa politik.
“Ini terlihat dari, perjalanan sosial politik 2023 sampai hari ini, diwarnai oleh rasa takut dari rakyat dalam menjalankan demokrasi. Padahal, rasa takut diharamkan dalam negeri demokratis karena bisa menghambat pikiran-pikiran kritis,” kata Hensat, demikian ia akrab dipanggil, dalam Evaluasi Akhir Tahun, Bidang Ekonomi, Politik dan Hukum, Universitas Paramadina, ditulis Selasa (19/12/2023).
Ia juga menyatakan peran oposisi di Indonesia sama sekali tidak dirasakan, sehingga menjadikan demokrasi Indonesia melemah dan mundur.
“Akibatnya banyak aturan dan kebijakan pemerintah yang muncul dan merugikan rakyat sebagai akibat dari peran oposisi yang lemah. Misalnya penunjukan para penjabat bupati dan kepala daerah yang jelas-jelas memundurkan nilai demokrasi,” ujarnya.
Lemahnya oposisi juga menghasilkan beberapa kebijakan yang belum mewakili rasa dan nilai demokrasi, seperti, UU Ciptaker, UU KPK, dan revisi UU ITE terbaru.
“Suara moral terdengar semakin kecil saja gaungnya. Pengkhianatan terhadap amanat reformasi dalam kasus Mahkamah Konstitusi (MK/MKMK), yang membuat cacat Pilpres 2024 yang akhirnya harus diterima yang tidak mungkin diubah gara-gara demokrasi yang mundur. Hal itu tentu membuat hasil Pilpres 2024 cacat dan harus ada tindakan untuk membuat Hasil Pilpres 2024 tidak cacat dan bisa mewakili suara rakyat keseluruhan,” ujarnya lagi.
Ia mengemukakan metode politik saat ini terfokus pada distribusi sembako yang menjadi alat politik.
“Sembako Januari–Juni 2024 disinyalir tidak akan didistribusi oleh Kemensos tapi oleh Badan Pangan. Hal diduga akan menjadi alat politik. Karena jika didistibusi oleh Kemensos akan menguntungkan Paslon Pilpres Ganjar–Mahfud. Yang terlihat, sembako telah menjadi menu utama kampanye dan secara bangga dibagikan,” kata Hensat lebih lanjut.
Pendiri Kedai Kopi ini juga menilai adanya praktik penyanderaan politik pada sosok-sosok yang bermasalah secara hukum, untuk mendapatkan dukungan. Contohnya IKN dan kereta cepat.
“Penguasa meremehkan kemampuan intelektual dan nalar politik rakyat, dengan gimmick-gimick yang ada. Seolah-olah rakyat tidak dapat dan tidak mampu berpikir kritis demi kebaikan diri dan keluarganya. Praktik meniru model kampanye Bongbong Marcos dan Sarah Duterte, yang mengenyampingkan sejarah dan menghindari debat, jelas meremehkan kemampuan intelektual dan daya kritis rakyat yang dianggap hanya penerima sembako dan mudah dibohongi. Rakyat harus disadarkan agar cerdas dan kritis,” urainya.
Terakhir, Hensat menduga adanya pemaksaan kemenangan satu putaran untuk paslon Prabowo-Gibran dengan diksi-diksi/narasi masif tentang menang satu putaran.
“Agak sulit menemukan alasan bahwa pemaksaan satu putaran tidak akan terjadi. Kasus pelanggaran konstitusi di MK/MKMK, dipretelinya kejadian-kejadian hari ini di majalah Tempo dan masukan-masukan Paramadina, memang sulit sekali membantah tidak dipaksa satu putaran,” tutupnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
