KedaiPena.Com- Partai Demokrat meminta agar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak mengada-ada. Hal itu dilontarkan partai Demokrat setelah Hasto membocorkan masalah manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) hingga mobilisasi aparat dan anggaran negara untuk kepentingan elektoral Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pada Tahun 2009.
Hasto mengungkap dugaan kecurangan tersebut karena SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyebutkan adanya tanda-tanda Pemilu 2024 curang dan ada upaya penjegalan kandidat pasangan capres-cawapres tertentu.
“Rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan di pemerintahan era SBY. Bukan hanya dirasakan oleh segelintir pihak saja. Tidak ada itu DPT 2009 bermasalah ataupun hasil pemilu yang dimanipulasi. Janganlah mengada-ngada Bang Hasto,” kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin,(19/9/2022).
Herzaky kemudian mengungkit Harun Masiku, mantan caleg asal PDIP yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar KPU menetapkannya sebagai anggota DPR.
Harun berhasil melarikan diri dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Kemudian pada Januari 2020, Harun ditetapkan sebagai buronan KPK. Bahkan Harun telah ditetapkan sebagai buron internasional. Hingga saat ini, keberadaannya belum diketahui.
“Lagipula, publik kan tahu kalau di pemilu 2019 lalu, ada komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap. Kan, salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, yang sudah buron 1000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009,” beber Herzaky.
Sebelumnya, Hasto mengungkapkan data-data dugaan kecurangan pemilu pada era SBY tahun 2009. Saat itu suara Partai Demokrat naik hingga 300 persen dari raihan suara pada Pemilu 2004.
Anak buah Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri ini mengungkap adanya manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), mobilisasi aparat dan anggaran negara untuk kepentingan elektoral SBY dan Partai Demokrat.
“Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan,” pungkas Hasto.
Laporan: Muhammad Hafidh
