KedaiPena.Com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan meminta kepada generasi muda Indonesia untuk lebih peduli pada kelangsungan laut.
“Cintailah laut, jangan belakangi laut,” ujar Luhut dalam peringatan Hari Maritim Nasional yang jatuh pada, Senin, (23/9/2019).
Lebih jauh, sebagai kementerian koordinator yang diamanati oleh Presiden untuk mewujudkan visi kemaritiman Indonesia, Menko Luhut mengungkapkan bahwa banyak program kerja sektor kemaritiman yang telah dikerjakan oleh pemerintah selama lima tahun.
“Program kemaritiman kita semua sudah dijalankan seperti tol road, reaport,” jelasnya.
Namun sebagai refleksi, Menko Luhut mengatakan bahwa ada program prioritas kemaritiman yang hingga kini sedang terus diperbaiki karena dampaknya menyentuh masyarakat secara langsung.
“Tapi yang saya belum puas adalah program tol laut. Karena menurut hemat saya belum seperti yang kita harapkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Menko Luhut menambahkan bahwa program tol laut yang tujuannya adalah untuk mengurangi disparitas harga bahan pokok dan penting di Pulau Jawa atau Indonesia bagian barat dengan pulau-pulau yang lain di wilayag Indonesia bagian timur menggunakan subsidi pemerintah.
“Program ini awalnya yang mengoperatori baru satu orang, memang sekarang kita mau bikin dua atau tigalah sehingga ada yang mengkompetitori,” kata Menko Luhut.
Dengan dominasi satu operator, dia menilai bahwa disparitas harga masih belum terlalu signifikan perbedaannya.
“Tujuannya kan untuk meminta keseimbangan harga di Pulau Jawa dan di sebelah timur khususnya. Nah itu saya lihat belum terlalu signifikan bedanya. Jadi kita harapkan, awalnya iya kelihatan signifikan bedanya tapi karena yang mengoperatori hanya 1 orang waktu itu kelihatan malah dia jadi monopoli. Nah itu kan tidak boleh,” beber dia.
“Prinsip pemerintah, tidak boleh ada yang memonopoli, kecuali yang memang betul-betul itu untuk haknya rakyat,” sambung Menko Luhut.
Namun demikian, Menko Luhut mengungkapkan bahwa ada banyak program kemaritiman yang telah berjalan sesuai dengan target pemerintah.
“Yang sudah on the right track adalah seaport kita. Mengenai perbatasan-perbatasan kita saya kira juga sudah on the right track. Jadi perundingan-perundingan perbatasan, misalnya dengan Singapura dengan nanti selesainya FIR (Flight Information Region) dan DCA (Defence Cooperation Agreement) ini maka perundingan perbatasan juga selesai,” sebutnya.
Selain program-program kerja yang telah disebutkan oleh Menko Luhut ada beberapa program lain yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kedeputian Bidang Koordinasi SDA dan Jasa,.Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur, dan Kedeputian Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim.
Program tersebut antara lain verifikasi dan submisi nama pulau dan rupa bumi ke PBB melalui United Nations Groups of Experts on Geographical Names (UNGEGN).
Pada tahun 2017, jumlah pulau yang disubmisi ke UNGEGN 16.056 pulau. Pada Mei 2019, 16.671 pulau telah diverifikasi ke PBB saat 1st session UNGEGN 2019.
Kemudian, pada tahun 2018, Kemenko Bidang Kemaritiman menginisiasi terbentuknya Forum Archipelagic and Island States (AIS) yang beranggotakan 21 negara di Asia Pasifik.
Pemerintah kucurkan pendanaan sebesar 2,8 milyar rupiah pada akhir September 2019 untuk pembentukan sekretariat AIS dan pendanaan kegiatan awal.
Selain itu, Kemenko Bidang Kemaritiman juga menginisiasi terbentuknya Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN). TSIN adalah Jejaring virtual networking berbasis web.
Tujuannya, untuk hilirisasi produk turunan rumput laut bersama dengan para penemu dan berbagai pemangku kepentingan.
Tak hanya itu, Kemenko Bidang Kemaritiman juga melakukan koordinasi pada ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan kebijakan penentuan harga garam, kebijakan program kendaraan bermotor listrik, percepatan penanganan pencemaran Sungai Citarum, serta penanaman kurikulum kemaritiman.
Program-program kerja tersebut dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2015 tentang Kemenko Bidang Kemaritiman yang mengkoordinasikan empat kementerian di bawahnya, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sementara itu, untuk memberikan acuan mengenai program kemaritiman kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, Kemenko Bidang Kemaritiman telah menerbitkan buku putih poros maritim dunia dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. Aturan tersebut berisi tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).
Laporan: Muhammad Hafidh
