KedaiPena.Com- Pemerintah harus menjawab kegundahan dan memberikan solusi bagi masyarakat atas krisis minyak goreng serta harga kedelai yang ikut melonjak. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan untuk menstabilkan harga kedelai di pasaran.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, polemik harga minyak goreng masih belum usai. Namun kini masyarakat juga harus berhadapan dengan harga kedelai yang ikut melonjak.
“Setelah harga minyak goreng tak terkendali, saat ini pun harga kedelai melambung tinggi. Tahu dan tempe makanan rakyat. Tolong Pemerintah jawab keresahannya. Berikan solusi,” tulisnya di media sosial, Rabu, (23/2/2022).
Ibas juga mempertanyakan, mengapa kondisi kenaikan harga bahan pokok untuk rakyat terus merangkak naik, sampai terjadi aksi mogok para produsen.
“Produsen tahu tempe mogok produksi, kenapa aksi ini terus meletup? #Monitor Suara Rakyat,” tambahnya.
Selain itu, kata Ibas, beberapa produsen tahu dan tempe bahkan meminta adanya subsidi dari pemerintah sebagai solusi jangka pendek.
Ibas menerangkan, jangka panjangnya mereka meminta Pemerintah membenahi kebijakan pasar kedelai, terutama agar memiliki pasokan cadangan yang cukup.
Sebagai wakil rakyat, kata Ibas menginginkan terwujudnya kesejahteraan. Ibas sangat mendukung desakan para perajin tahu dan tempe tersebut.
Ibas menambahkan, masalah tahu dan tempe karena harga kedelai yang naik ini bukan kali pertama muncul di Indonesia.
“Jadi seharusnya pemerintah sudah bisa belajar dari pengalaman dan mencari solusi yang tepat,” papar Ibas.
Anggota Komisi VI DPR RI ini juga memberikan, catatan-catatan serta solusi agar permasalahan ini bisa dapat segera selesai.
Menurut legislator asal dapil Jatim VII ini, pemerintah harus membuat satu kebijakan yang terpadu. Mulai dari hulu ke hilir terkait dengan pola produksi, importasi, distribusi dan penjualan komoditi pangan kedelai.
“Pastikan mengapa terdapat kecendrungan harga kedelai impor bisa lebih murah dibanding kedelai lokal yang kualitasnya lebih baik. Kaji mengapa angka impor kedelai sangat tinggi hingga 90% kebutuhan nasional harus dipasok dari luar,” tambah Ibas.
Ibas menambahkan, Kementerian Perdagangan perlu memutuskan kebijakan yang selaras dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal penentuan harga kedelai, jumlah pasokan, besaran impor yang dibutuhkan serta kemampuan produksi dalam Negeri.
Secara umum, tegas Ibas, dapat dikatakan Indonesia menghadapi masalah manajemen supply and demand dalam kebutuhan pokok nasional.
“Pemerintah seyogyanya memperhatikan upaya-upaya untuk mencapai kemandirian pangan dengan mendorong produktivitas petani lokal dengan serangkaian regulasi yang pro-petani namun tetap tidak merugikan produsen/pengrajin tahu tempe juga konsumen,” tutup Ibas.
Laporan: Muhammad Lutfi
