HARGA gabah hasil panen petani dari Ciamis Jabar Hingga Sumbawa Barat NTB ambruk. Lalu Presiden dan kabinetnya bekerja untuk siapa?
Padahal institusi/kelembagaan yang mengurusi petani sudah terlalu banyak.
Kementerian Perdagangan mengurus impor komoditi pertanian. Lalu Kementrian Desa mengurus dana desa, dana yang seharusnya buat petani.
Kemudian Kementrian Dalam Negeri yang mengurus dana desa dan aparatur desa. Harusnya mengabdi pada petani.
Kementrian Pertanahan Agraria dan Tata Ruang yang mengurusi lahan dan tanah petani.
Kementrian Pertanian yang mengurusi segalanya tentang petani. Tapi tidak tau apa yang sedang dikerjakan.
Bulog mengurusi pembelian hasil pertanian. Tapi menunggu harga turun baru mau membeli hasil pertanian.
Kesemua lembaga tersebut tidak berfungsi dan tidak banyak gunanya dalam membantu, meningkatkan taraf hidup petani, buruh tani, rumah tangga petani.
Tanah dan lahan petani tidak bertambah, subsidi pertanian terus berkurang, impor pangan meningkat, dana desa tidak sampai ke tangan petani, pupuk langka, sarana produksi mahal. Petani tetap melarat. Touke touke dan taipan hasil bumi yang kaya.
Mengurusi harga hasil pertanian agar menguntungkan petani saja mereka kesemua lembaga tersebut tidak mampu. Kelihatannya kesemua lembaga dan institusi tersebut bekerja untuk pihak lain yakni para taipan spekulan pangan, para taipan importir pangan, para kontraktor proyek yang membajak dana infrastruktur desa.
Sekarang mau membuat lagi lembaga ketahanan pangan. Makin banyak lagi birokrasi yang harus dibiayai APBN yang akan menggerus hak hak petani yang mengakibatkan petani Indonesia makin miskin.
Bagi saya yang terpenting adalah mengakhiri pengaruh dan penguasaan taipan pada semua institusi negara khususnya institusi yang berkaitan dengan pertanian.
Pemerintahan Jokowi dan kabinetnya segera sadar bahwa pengaruh dominan taipan dalam penyelenggaraan negara dan pertanian telah menghasilkan kemiskinan petani dan ketimpangan ekonomi yang tajam.
Sinergi lembaga yang mengurus pertanian dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi untuk memastikan petani menerima haknya secara layak dan secara berkeadilan sosial dari negara. Semoga segera sadar.
Oleh Salamuddin Daeng, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
