KedaiPena.Com- Pemerintah dinilai gagal dalam mengendalikan harga terutama tentang harga-harga keperluan primer masyarakat. Penyebabnya, adalah beberapa Menteri Kabinet Jokowi kurang mampu mengurus sektornya masing-masing.
Hal tersebut disampaikan eks Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Hanura Inas N Zubir merespons langkah pemerintah melalui PT Pertamina Persero menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax per tanggal 1 April 2022.
“Misalnya saja BBM non subsidi yang selama ini di monopoli oleh pemerintah melalui Pertamina telah membuat Pertamina bleeding, dimana harga jual BBM-nya tidak lagi sesuai dengan harga keekonomian,” tegas Inas, Rabu,(6/4/2022).
Inas mencontohkan untuk Pertamax yang dipertahankan harga-nya Rp 9000. Sedangkan, harga keekonomian-nya adalah Rp 14.526.
“Maka kekurangan-nya sebesar Rp. 5.526,- ditanggung oleh Pertamina, padahal pelanggan Pertamax adalah mobil-mobil milik orang-orang berduit,”’jelas Inas.
Inas menegaskan, hal serupa juga berlaku untuk harga-harga BBM lain-nya yang tidak pernah disesuaikan berdasarkan harga keekonomian.
“Sehingga bisa saja Pertamina default karena harga minyak dunia sejak semester II/2021 sampai dengan kuartal I/2022 terus naik, apalagi setelah pecahnya perang Rusia dengan Ukraina,” papar Inas.
Inas pun menyinggung, kinerja dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang sejak awal melepas sepenuhnya harga BBM non subsidi kepada Pertamina.
“Seandainya Menteri ESDM sejak awal melepas sepenuhnya harga BBM non subdsidi kepada Pertamina, dimana Pertamina akan menyesuaikan dengan harga keekonomian setiap saat, maka masyarakat tidak kaget dengan kenaikan Petramax sekarang ini yang cukup signifikan, yakni Rp 3500,- per liter,” tandas Inas.
Laporan:Sulistyawan
