KedaiPena.Com – MPR RI mengimbau kepada mahasiswa yang akan melakukan demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta tidak melakukan tindakan anarkis. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua MPR Arsul Sani merespons aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar unjuk rasa di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022).
“Bagi saya yang perlu ditekankan adalah bahwa unjuk rasanya tidak boleh disertai tindakan anarkis,” kata Arsul Sani kepada wartawan.
Arsul juga meminta kepada seluruh mahasiswa untuk memantau keberadaan para peserta unjuk rasanya. Hal ini agar aksi tersebut tak ditumpangi penumpang gelap.
“Ini yang mesti diwaspadai oleh adik-adik mahasiswa kita, karena kita sudah juga menyaksikan bahwa unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis itu memang dipicu oleh para penumpang gelapnya,” ujarnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan bahwa aksi unjuk rasa tidak dilarang di negara demokrasi. Sebab hal tersebut dijamin oleh konstitusi.
“Karena konsitusi kita memang menyebutkan bahwa di satu sisi kebebasan berekspresi dijamin, tapi di sisi lain itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang,” jelas dia.
Meski begitu, Arsul tak mempersoalkan materi yang akan dibawa para mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut.
“Karena masyarakat luas juga menilai bahwa itu masuk akal, kontekstual dan merupakan isu rakyat,” pungkas Arsul.
Untuk diketahui, para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar unjuk rasa di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022).
Ada enam tuntutan yang akan diusung.
Pertama, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan wacana masa jabatan tiga periode.
Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Keenam, menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.
Keenam tuntutan tersebut memang menjadi perbincangan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir, terutama soal stabilitas harga dan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Laporan:Muhammad Hafidh
