KedaiPena.Com – Ada nilai yang terkandung dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Nilai itu adalah kesepakatan nyata bahwa TNI kekuatan politik negara.
Namun, yang patut diingat adalah, politik negara yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) jangan dilemahkan.
Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Bungas T. Fernando Duling kepada KedaiPena.Com, Kamis (5/10).
“Politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara. Loyalitas TNI adalah loyalitas negara. Dan ini adalah seruan Jenderal Sudirman,” tegas pemerhati geopolitik ini.
Apalagi, hal ini dibenarkan oleh Presiden Jokowi dalam sambutan pada HUT TNI ke-72 di Cilegon, Banten. Namun, Jokowi harus juga mendukung hal ini dalam hal nyata.
“Hapuskan pelemahan terhadap politik negara yang diemban TNI. Yang dimaksud adalah pelemahan undang-undang pada pancasila dan cita-cita Indonesia merdeka yang termaktub dalam pembukaan UUD 45,” jelas Nando, sapaan dia.
UU yang dimaksud melemahkan pancasila, semisal UU Penanaman Modal dan UU Migas. Selain Jokowi, Nando juga meminta DPR untuk serius merevisi UU tersebut. Sebab, DPR bertanggung jawab dalam proses pembuatan produk legislasi.
“Karena politik negara yang diusung TNI adalah demi tegaknya pancasila. TNI pada hakikatnya tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional dan tentara nasional. Ini diperkuat dengan sapta marga prajurit dan sumpah prajurit,” sambung aktivis 98.
Hal ini juga harus dilakukan agar saling ‘berbalas pantun’ yang dilakukan Presiden Jokowi dan Jenderal Gatot Nurmantyo terkait posisi politik negara dalam HUT TNI, tidak cuma sekedar terlontar dalam kata sambutan.
“Jangan khianati rakyat yang berjubal membaur dengan TNI, seperti yang terjadi dalam HUT tadi pagi. Rakyat begitu antusias sampai menyebabkan kepadatan, dan petinggi negara pun akhirnya jalan kaki menuju lokasi acara,” tandas Nando.
Laporan: Muhammad Hafidh
