

KedaiPena.Com – Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Gatot Trihargo mengungkapkan, holding perbankan nantinya akan dipimpin oleh Danareksa untuk menaungi empat bank BUMN, BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri. Serta dua BUMN jasa keuangan lainnya seperti PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir mengaku prihatin atas sikap Kementerian BUMN yang akan melakukan holding empat bank BUMN dalam waktu dekat ini.
Pasalnya, kata Hafisz, holding dilakukan di tengah belum rampungnya revisi Undang-undang 19/2003 tentang BUMN oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
“Hancur. UU belum dibahas, holding sudah duluan,” sesal eks Ketua Komisi VI itu saat dihubungi di Jakarta, ditulis Kamis (4/5).
Dijelaskannya, membentuk holding itu harus terlebih dahulu lakukan konsolidasi kapital, dengan demikian akan ada share swap saham terjadi.
“Jika saham di-share swap, maka akan mengubah kondisi modal perusahaan, karena ini BUMN maka diperlukan kewenangan dirjen kekayaan dan perbendaharaan negara yang harus melalui persetujuan DPR karena hal itu diatur dalam UU Kekayaan Negara,” sambungnya.
Pada dasarnya, kata dia, DPR tidak menolak konsep holding sepanjang on the track dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
“Saya sih tidak relactan (menolak) terhadap konsep holding karena sejak awal saya di Komisi VI saya mendukung terhadap hal ini. Namun tidak boleh mengabaikan UU tentu saja,” ujarnya.
Saat ditanya apakah langkah Kementerian BUMN tersebut bisa dikatakan melanggar aturan yang ada, Hafisz mengatakan banyak yang dilanggar dengan melakukan holding empat bank plat merah itu.
“UU yang dilanggar banyak, UU BUMN, UU Kekayaan/Perbendaharaan Negara. Tapi memang holding itu belum ada UU-nya sehingga mereka memanfaatkan celah tersebut,” tandasnya.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN akan melakukan holding terhadap empat bank BUMN yang nantinya akan dilebur dan berada di bawah Danareksa. Holding tersebut bahkan rencananya akan segera terealisasi pada bulan Mei tahun 2017 ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
