KedaiPena.Com- Pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas kisruh antara konsumen dengan pengembang megaproyek Meikarta yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) merupakan hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron merespons mangkirnya Meikarta lantaran mangkir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) beberapa waktu lalu.
“Sesuai dengan hak konstitusional DPR bisa saja jika meningkatkan status pengawasanya menjadi pansus lintas komisi,” kata Herman Khaeron di Jakarta, Jumat,(27/1/2023).
Herman Khaeron menuturkan, Komisi VI DPR sebagai mitra Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendapat pengaduan dari masyarakat sebagai konsumen terkait pembelian unit apartemen Meikarta yang saat belum ada ini kepastian.
Atas laporan itu, kata Herman Khaeron, Komisi VI DPR RI menindaklanjuti dengan mengundang manajemen Meikarta untuk memberi keterangan atas apa yang menimpa masyarakat.
“Namun bisa juga dicoba untuk dipanggil sekali lagi, dan jika tidak hadir peningkatan status pengawasan bisa ditingkatkan ke pansus,” jelas Herman Khaeron.
Ketua DPP Partai Demokrat ini menekankan, pentingnya kejelasan dari pihak Meikarta kepada para konsumen. Pasalnya, hal ini meyangkut dengan perlindungan konsumen.
“Ya penting, karena sesuai fungsinya kami memiliki hak pengawasan terkait dengan perlundungan konsumen. Jangan yang kecil-kecil dipersoalkan, yang besar-besar dibiarkan,” tandas Legislator asal Jawa Barat ini.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan digelarnya rapat gabungan tiga Komisi di DPR RI, yakni Komisi VI, Komisi XI dan Komisi III DPR RI untuk menyelesaikan perselihan antara Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM) dengan PT Mahkota Sentosa utama selaku pengembang Mega Proyek Meikarta.
Ia mengatakan, jangan sampai ketidakhadiran PT Mahkota Sentosa utama dalam RDPU dengan Komisi VI DPR, Rabu (25/1/2023), tanpa ada kabar menunjukkan bahwa perusahaan merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di Republik ini.
Laporan: Tim Kedai Pena
