KedaiPena.Com- Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti menghadiri forum Fourth session of the Forum on Human Rights, Democracy and the Rule of Law: Strengthening democracies to build back better: challenges and opportunities yang digelar PBB di, Jenewa, Swiss, beberapa waktu lalu.
Dalam forum itu, Roro Esti melaporkan Indonesia telah menyelesaikan kepresidenannya di G20 dengan pesan kuat recover together, recover stronger dimana hal ini menyoroti pentingnya upaya kolektif dalam menciptakan solusi pemulihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam masa kepresidenannya, ia melanjutkan, tiga isu prioritas diadopsi: penguatan sistem kesehatan global, energi berkelanjutan, serta transformasi digital.
Pada saat yang sama, The United Nations Climate Change Conference Conference of Parties 27 (COP 27) yang diselenggarakan Mesir diakhiri dengan kesepakatan memberikan pendanaan ganti kerugian dan kerusakan kepada negara-negara rentan yang terkena dampak bencana iklim.
“Mengingat juga komitmen negara-negara untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2030,” kata Roro Esti dalam keterangan tertulis, Senin,(28/11/2022).
Berdasarkan komitmen-komitment yang telah di sepakati pada tingkat internasional, Roro Esti berpendapat bahwa keberhasilan komitment tersebut perlu di landasi dengan keturunan kebijakan nasional yang di butuhkan, serta fungsi pengawasan yang optimal terkhusus dari parlemen.
Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, industri, riset dan inovasi, sekaligus sekretaris dari Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI, Roro Esti menjelaskan bahwa komitmen nasional Indonesia telah di buat terhadap isu perubahan iklim, hingga telah ditranslasikan menjadi beberapa regulasi dan target nasional.
“Seperti skema emisi Net-Zero dan pengurangan emisi karbon. Berkaitan dengan komitmen dalam mengurangi terget emisi, Indonesia telah memiliki target pengurangan emisi menjadi 31,89% di tahun 2030, dan 43,20% dengan dukungan internasional. Khusus di sektor energi, Indonesia juga memiliki target untuk mencapai bauran Energi Baru Terbarukan sebesar 23% di tahun 2025,” beber Roro Esti.
Politisi muda ini menitikberatkan bahwa fungsi pengawasan di DPR sangatlah penting dalam untuk dapat mencapai target-target tersebut. Adapun dalam kapasitasnya sebagai Anggota Parlemen muda, Roro Esti menjelaskan bahwa representasi di parlemen, baik dari segi representasi usia maupun gender, dapat mempengaruhi kualitas fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah.
Anggota parlemen Golkar ini menjelaskan bahwa representasi pemuda dan perempuan itu sangatlah penting, karena pada umumnya, para pemuda itu cenderung lebih aktif dan vokal terkait isu-isu penting, seperti isu perubahan iklim, HAM, kesetaraan gender, dan isu lainnya.
“Selain itu, representasi perempuan juga sangat penting, khususnya dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang relatif jangka panjang,” jelas Roro Esti
Pada kesempatan tersebut, Roro Esti menggambarkan, keterlibatan perempuan dan pemuda dalam institusi publik, seperti pemerintah dan parlemen. Berdasarkan data dari Inter-Parliamentary Union (IPU), representasi anggota parlemen muda yang berumur kurang dari 30 tahun, hanya berada pada angka 2,6% dalam skala global.
Di Indonesia sendiri, representasi pemuda dalam parlemen Indonesia masih belum terwakilkan dengan baik, dimana saat ini hanya 16% dari total anggota parlemen di Indonesia yang berada pada katerori umur di bawah 40 tahun, padahal dari segi demografi, Indonesia saat ini sedang memasuki masa bonus demografi.
Terkait representasi perempuan di parlemen dan pemerintahan, Roro Esti menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia, baru mencapai sekitar 21,39%, sedangkan di pemerintahan Indonesia, saat ini, menteri perempuan di Indonesia baru mencapai 6 dari total 34 menteri.
Oleh karena itu, anggota parlemen muda ini berharap bahwa ke depannya akanlebih banyak lagi representasi perempuan dan kaum muda mewarnai dunia politik agar sistem pengawasan dapat dijalankan dengan lebih optimal.
Roro Esti juga menyimpulkan dan menitikberatkan bahwa untuk dapat melaksanakan komitmen Indonesia dan mencapai target-target yang telah ditentukan dibuat, sangat diperlukan adanya fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah.
“Peningkatan representasi dari aspek usia dan gender tentunya akan sangat mempengaruhi kualitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR,” ungkapnya.
Roro Esti juga menyampaikan bahwa dibutuhkan kerja sama lintas sektor agar terciptanya turunan kebijakan-kebijakan nasional untuk memastikan perubahan dan pembangunan baik dari skala nasional, maupun skala global.
Turut hadir dalam agenda tersebut Mr. Federico Villegas – Presiden Dewan Hak Asasi Manusia, Mr. Federico Villegas; Duta Besar dan Perwakilan Tetap Argentina untuk Kantor PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Mr. Volker Türk – Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Patricia A. Hermanns – Ketua Sesi Keempat Forum Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum; Duta Besar dan Perwakilan Tetap Bahama untuk Kantor PBB dan Organisasi lainya.
Laporan: Muhammad Hafidh
