KedaiPena.com – Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali turut serta dalam Delegasi Pemerintah Indonesia menghadiri Pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-46 (The 46th ASEAN Maritime Transport Working Group) yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 6 hingga 8 Mei 2024.
Pertemuan yang dipimpin oleh Brunei Darussalam selaku Chair ini dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN, serta negara mitra dialog, termasuk China, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Turut serta dalam kegiatan ini Organisasi Maritim terkemuka seperti International Maritime Organization (IMO), ASEAN Ports Association (APA), Federation of ASEAN Shipowners’ Association (FASA), World Shipping Council (WSC), Digital Container Shipping Association (DSCA), Partnership for Infrastructure (P4I) Australia, dan ASEAN Secretariat.
Adapun Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, bersama anggota Delegasi RI yang terdiri dari perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI), PT. Pelindo dan Indonesia National Shipowners Association (INSA).
Lollan mengungkapkan beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama adalah agenda terkait ASEAN Single Shipping Market (ASSM), dimana Brunei Darussalam menyampaikan data analisis kinerja pelabuhan di ASEAN untuk tahun 2023 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut Maritim Malaysia (MIMA) dari data-data terbaru yang diberikan oleh negara-negara ASEAN.
Pada agenda ini, Lollan melanjutkan, Negara Anggota diharapkan dapat memberikan informasi terbaru mengenai mekanisme koordinasi nasional tentang pembangunan infrastruktur pelabuhan dan jalan serta rencana induk nasional untuk pembangunan pelabuhan dan jalan untuk akses pelabuhan yang lebih baik.
“Dalam hal ini, kami menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjuk Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian untuk mendukung peningkatan konektivitas Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan cara penyelesaian masalah (debottlenecking), khususnya terkait dengan perizinan, untuk menyelesaikan Pembangunan Pelabuhan yang termasuk dalam daftar PSN,” terang Lollan, dalam keterangan tertulis, Kamis (9/5/2024).
Lebih lanjut, Indonesia juga berupaya untuk mendukung aksesibilitas dari Pelabuhan melalui jalan akses dari dan menuju Pelabuhan, serta mendorong pengembangan Kawasan Industri untuk mendukung pemanfaatan Pelabuhan. Selain itu, peningkatan konektivitas di Indonesia juga didukung melalui dibentuknya Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang berfungsi sebagai unit koordinasi dalam pengambilan Keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan.
“KPIP menjadi point of contact dalam implementasi koordinasi untuk debottlenecking PSN dan Proyek Prioritas,” ujar Lollan.
Terkait Pembahasan pengoperasian jaringan pelayaran kapal Ro-Ro di ASEAN, terang Lollan, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap proyek-proyek yang dapat meningkatkan perekonomian global, khususnya melalui konektivitas yang meningkatkan perdagangan antar negara.
Sehubungan dengan pelayaran kapal Ro-Ro dengan Rute Dumai-Melaka, disampaikan bahwa pada sisi darat pelabuhan Bandar Sri Junjungan saat ini sedang dalam tahap kontruksi terminal penumpang dan diperkirakan akan selesai pada Juni 2024 dengan progres saat ini mencapai 61 persen dan pembangunan fasilitas CIQS di area pelabuhan yang ditargetkan selesai pada akhir 2024.
Saat ini, Lollan menjelaskan, Indonesia sedang menyusun Joint Task Force RoRo Dumai-Melaka Indonesia bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia dan menyarankan Malaysia untuk membentuk Joint Task Force gabungan dari dua negara untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.
Adapun terkait dengan Rute Ro-Ro Bitung – Davao, Indonesia menurut Lollan, menyampaikan bahwa melalui pertemuan yang telah dilaksanakan dengan stakeholder terkait, ditemukan beberapa fakta bahwa Tahuna dan Gensan telah menjalin hubungan dagang tradisional sejak bertahun-tahun yang lalu dengan komoditas utamanya adalah kebutuhan rumah tangga. Kargo utamanya adalah ikan, kelapa dan perlengkapan untuk membangun kapal tradisional.
Selanjutnya, ditemukan juga fakta bahwa terjadi peningkatan jumlah pergerakan orang pada waktu-waktu tertentu, contohnya Natal, Idul Fitri atau liburan sekolah di mana para migran berpindah antara kedua negara tersebut dan seringkali dijumpai PiSa (keturunan dari orang Filipina dan Sangihe).
“Melihat situasi tersebut, kami mengusulkan untuk mempertimbangkan transportasi orang dan barang tidak hanya dibatasi dengan kapal Ro-Ro, namun dikembangkan ke kapal dagang non konvensi. Oleh karenanya, Indonesia mengusulkan membentuk Joint Task Force untuk mendapatkan solusi dan menyusun program yang konstruktif bagi kedua Negara,” kata Lollan.
Laporan: Tim Kedai Pena
