KedaiPena.Com – Skema pembiayaan dana APBN serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dengan Badan Usaha Milik negara (BUMN) untuk pemindahan ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dinilai tidak logis oleh sebagian kalangan.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen Partai Nasdeme Johnny G Plate meminta agar semua pihak tidak mengkhawatirkan skema pembiayaan pemindahan ibu Kota dari Jakarta ke Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
“Jangan semua hal perekonomian ini dihantui dengan ketakutan, semua kebijakan yang diambil dihantui dengan pesimisme bangsa ini tidak akan pernah maju kalau semuanya berifikir pesimis dan takut,” ujar Johnny kepada awak media, Rabu, (28/8/2019).
Dari pada berfikir negatif, Johnny mengajak, agar semua pihak yang mengkritik negatif dapat berfikir optimis dan memitigasi semua resiko dengan sebaik mungkin.
“Bertanya boleh saja tapi itu kan akan di siapkan sumber jelas pertama tadi APBN lalu melalui optimalisasi aset-aset negara yang ada baik di ibu kota Jakarta maupun di tempat yang akan menjadi ibu kota baru itu,” beber Johnny.
Sedangkan untuk kerjasama Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dikhwatirkan.
“Kedua kerjsama pemeirntah dan badan usaha ketiga kerjsama BUMN keempat melalui pembiayaan oleh sektor privat atau swasta. Kerjasama publik Partnership itu hal yang biasa tidak mesti dikhawatirkan yang penting tata kelola yang baik,” beber dia.
Dugaan Permainan dan Kongkalikong Tanah di Kalimantan Timur
Pasca keputusan pemindahan ibu Kota, tiba-tiba saja publik dikejutkan dengan beredarnya iklan salah satu pengembang kakap, PT Agung Podomoro Land Tbk yang mendorong masyarakat untuk berinvestasi di proyek reklamasi pesisir (coastal road) Teluk Balikpapan.
Poster tersebut beredar pascapengumuman ibu kota baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, keduanya di Kalimantan TimurTimur, kemarin.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin menilai beredarnya poster tersebut telah menunjukan bahwa tanah di Kalimantan telah dikuasai oleh pemain besar salah satunya Agung Podomoro Grup.
“Menurut tanah disana itu saya berkeyakinan sudah dikuasai oleh pemain- pemain besar itu,” kata Ujang terpisah.
Jika pun tidak dikuasai pemain besar, Ujang meminta agar, pemerintah dapat membuktikan klaimnya yang mengaku sudah memiliki tanah hampir 180 ribu hektar di Kalimantan Timur.
“Iya buktikan saja gitu kan. Bisa jadi, tanah itu kan tanah Pemda. Tapi kan bisa jadi tanah Pemda sudah di zone (jual) kan ke pengusaha. Kita tidak tau,” jelas Ujang.
Ujang melanjutkan dengan mulai beredarnya poster Borneo Bay di ruang publik juga semakin menunjukan adanya kongkalingkong dan permainan.
“Sudah ada permainan menurut saya. Bisa jadi sudah ada kongkalingkong kan gitu. Lah ini kan soal pengumuman kan soal strategi pemerintah saja. Agar masyarakat tidak banyak nolak agar masyarakat tidak kritis dan sebagainya,” papar Ujang.
Laporan: Muhammad Hafidh
